BERITA

Terdampak Covid-19, Organda Minta Pemerintah Bantu Anggotanya

""Berkoordinasi dengan seluruh DPD dan DPC Organda seluruh Indonesia mengumpulkan datanya dan kami sudah berikan ke pemerintah pusat,""

KBR, Bogor-   Organisasi Angkutan Darat (Organda) telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan pada anggotanya yang terdampak virus corona. Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono mengklaim data-data anggota organda yang terdampak baik ada di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Organda seluruh Indonesia. 

Kata dia, data tersebut dipakai pemerintah untuk menyalurkan bantuan.

"Saat ini DPP Organda sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk bantuan berupa insentif pra kerja, atau bantuan BLT (bantuan langsung tunai)  lainnya, berkoordinasi dengan seluruh DPD dan DPC Organda seluruh Indonesia mengumpulkan datanya dan kami sudah berikan ke pemerintah pusat," kata Adrianto Djokosoetono saat dihubungi KBR, Kamis (9/4/2020).

Sementara itu, sebelumnya Ketua DPD Organda DKI Shafruhan Sinungan mengatakan, pemerintah harus memberikan kepastian terhadap nasib seluruh awak angkutan umum. Organda tidak akan mempermasalahkan pembatasan-pembatasan yang berlaku. Organda mendukung penghentian operasional seluruh angkutan umum. 

Berdasar data yang dia miliki, saat ini jumlah angkutan umum yang beroperasi di Jakarta berkurang drastis. Angka penumpang juga turun akibat masyarakat lebih memilih di rumah ketimbang ke luar kota. 

Berdasar lansiran Sekretariat Kabinet RI, rincian bantuan pemerintah pusat  adalah:

Pertama, Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta.

<li>Target penerima: 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK</li>

<li>Besaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan</li>

<li>Total anggaran: Rp2,2 triliun</li></ul>

Kedua, Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

<li>Target penerima: 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK</li>

<li>Besaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan</li>

<li>Total anggaran: Rp1 triliun</li></ul>

Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan Bantuan Sosial Tunai.

<li>Target penerima: 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako</li>

<li>Besaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan</li>

<li>Total anggaran: Rp16,2 triliun&nbsp;</li></ul>

Keempat, sebagian Dana Desa dialokasikan untuk bantuan sosial di desa.

<li>Target penerima: kurang lebih 10 juta keluarga</li>

<li>Besaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan</li>

<li>Total anggaran: Rp21 triliun</li></ul>

Kelima, memperkuat Program Padat Karya Tunai di sejumlah kementerian.

<li>Kementerian Desa: Program Padat Karya Tunai Desa, target penerima 59 ribu tenaga kerja</li>

<li>Kementerian PUPR: Program Padat Karya Tunai, target penerima 530 ribu tenaga kerja</li>

<li>Total anggaran: Rp16,9 triliun</li></ul>

Program serupa juga akan dijalankan melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan.


Keenam, Polri akan menjalankan Program Keselamatan yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan seperti halnya Kartu Prakerja.


<li>Target penerima: 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus, truk dan kernet</li>

<li>Besaran insentif: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan</li>

<li>Total anggaran: Rp360 miliar</li></ul>

Editor: Rony Sitanggang

• COVID-19
• bantuan sosial