BERITA

Tak Dapat Bantuan, Buruh di Jakarta Keluhkan Pendataan Bansos

""Sementara perut itu kan hari ini laper, ya hari ini bisa saja kemungkinan mati kan karena gak makan,""

KBR, Jakarta-   Buruh di Jakarta mengeluhkan  pendataan dalam pembagian bantuan sosial selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengatakan, banyak buruh yang berasal dari luar Jakarta belum mendapat bantuan.

Mayoritas buruh-buruh itu indekos atau tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sukapura dan Semper Barat, Jakarta Utara. Kedua kelurahan itu semestinya mendapat bantuan pada Senin, 13 April.

"Ternyata  bermasalah di KTP dan KK, itu bermasalah dan itu ribet banget. Dan utamanya teman-teman buruh ini pendatang ya, yang KTP-nya bukan KTP Jakarta, KK-nya bermasalah antara satu kota dengan kota yang lain. Akhirnya untuk teman-teman buruh banyak yang tidak dapat (bantuan)," ungkap Jumisih saat dihubungi KBR, Senin (13/4/2020) sore.

Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menambahkan, para buruh sempat mengurus hal ini kepada pihak RT setempat. Namun   ternyata tidak mendapat bantuan karena tidak terdata. Pihak RT akhirnya kembali mendata dan dijanjikan akan ditindaklanjuti.

"Itu kan artinya kita tidak bisa berharap hari ini mau makan terus didata terus kapan sembako turun, itu kan tidak pasti. Sementara perut itu kan hari ini laper, ya hari ini bisa saja kemungkinan mati kan karena gak makan," keluhnya.

Ia berharap ada jaminan dari pemerintah terkait bantuan bagi kaum buruh, terutama yang terdampak Covid-19 karena dirumahkan oleh perusahaannya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyebut, bantuan ini akan diberikan kepada semua warga miskin dan rentan miskin yang bermukim di Ibu Kota, meski tidak memiliki KTP Jakarta. Bagi yang belum terdata, Anies menyarankan untuk melapor kepada  RW setempat dengan mengisi formulir bantuan.

Baca: PSBB, Anies: Bantuan Bukan Hanya ke Warga Ber-KTP Jakarta 

Editor: Rony Sitanggang

• pengangguran
• COVID-19
• subsidi
• phk
• buruh
• jaring pengaman sosial
• kartu prakerja