BERITA

PSBB, Anies: Bantuan Bukan Hanya ke Warga Ber-KTP Jakarta

""Kita harus memberikan bantuan, lalu kita sudah punya datanya tentang penduduk DKI yang ada di wilayah Jakarta, bukan hanya ber-KTP Jakarta ya, tapi yang ada di Jakarta.""

KBR, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bantuan sosial terdampak Covid-19 bukan hanya diberikan kepada warga yang memiliki KTP Jakarta. Kata dia, semua warga yang tinggal di Jakarta yang terdampak akan diberi bantuan dari pemerintah.

Anies mengatakan, sejauh ini Pemprov DKI sudah memiliki data warga yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

"Jadi siapapun yang di kampung itu dicatat. Nah sekarang ketika terjadi krisis seperti ini, kita harus memberikan bantuan, lalu kita sudah punya datanya tentang penduduk DKI yang ada di wilayah Jakarta, bukan hanya ber-KTP Jakarta ya, tapi yang ada di Jakarta. Lalu mereka, kita punya data pengeluaran per bulannya. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Dari situ kemudian kita berikan bantuan kepada 1,2 juta KK yang ada di Jakarta, yang mereka akan mendapatkan bantuan," jelas Anies saat paparan di kanal Kumparan, Kamis (9/4/2020) sore.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan, data 1,2 juta kepala keluarga (KK) penerima bantuan itu masih mungkin bertambah. Ia menyarankan agar warga yang belum terdata untuk melapor ke RW atau kelurahan.

"Sekarang in case kalau ternyata mereka belum masuk data itu, mereka bisa lapor ke RW ada form-nya, nanti lurah juga mengisi, nanti akan ditambahkan di situ," lanjutnya.

Bantuan ini diberikan oleh Pemprov DKI dan juga Pemerintah Pusat. Kata Anies, bantuan ini memang bukan untuk Jakarta saja, melainkan untuk daerah sekitar juga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Semua warga dari wilayah tersebut akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah menyampaikan, bantuan yang diberikan berupa paket komoditas bahan pangan pokok, masker kain, dan sabun. Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi kelurahan pertama yang akan menerima bantuan sosial hari ini.

Distribusi bantuan sosial ini akan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama 9-18 April dengan target penerima 1,2 juta KK kurang mampu dan rentan. Kemudian tahap kedua yakni  19-23 April bagi masyarakat miskin dan rentan yang belum terdaftar yang diperkirakan ada 2,6 juta KK. 

Berdasar lansiran Sekretariat Kabinet RI, rincian bantuan pemerintah pusat  adalah:

Pertama, Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta.

<li>Target penerima: 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK</li>

<li>Besaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan</li>

<li>Total anggaran: Rp2,2 triliun</li></ul>

Kedua, Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

<li>Target penerima: 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK</li>

<li>Besaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan</li>

<li>Total anggaran: Rp1 triliun</li></ul>

Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan Bantuan Sosial Tunai.

<li>Target penerima: 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako</li>

<li>Besaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan</li>

<li>Total anggaran: Rp16,2 triliun&nbsp;</li></ul>

Keempat, sebagian Dana Desa dialokasikan untuk bantuan sosial di desa.

<li>Target penerima: kurang lebih 10 juta keluarga</li>

<li>Besaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan</li>

<li>Total anggaran: Rp21 triliun</li></ul>

Kelima, memperkuat Program Padat Karya Tunai di sejumlah kementerian.

<li>Kementerian Desa: Program Padat Karya Tunai Desa, target penerima 59 ribu tenaga kerja</li>

<li>Kementerian PUPR: Program Padat Karya Tunai, target penerima 530 ribu tenaga kerja</li>

<li>Total anggaran: Rp16,9 triliun</li></ul>

Program serupa juga akan dijalankan melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan.


Keenam, Polri akan menjalankan Program Keselamatan yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan seperti halnya Kartu Prakerja.


<li>Target penerima: 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus, truk dan kernet</li>

<li>Besaran insentif: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan</li>

<li>Total anggaran: Rp360 miliar</li></ul>

Editor: Rony Sitanggang

• COVID-19
• bantuan sosial