HEADLINE

BNPB Akui Data Kasus Covid-19 Antara Pusat dan Daerah Tak Sinkron

""Ya memang datanya enggak sinkron, karena memang belum disinkronkan. Kan kalau dilihat jumlah provinsi berapa, pusat berapa, memang belum sama.""

BNPB Akui Data Kasus Covid-19 Antara Pusat dan Daerah Tak Sinkron
Wakil Rektor IV Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Bambang Pramujati berdiri di ruang sterilisasi portabel (23/3/2020). (Foto: ANTARA/Moch Asim)

KBR, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo membenarkan, bahwa data kasus Covid-19 di pusat dan daerah belum sinkron. 

Agus mengatakan, saat ini Gugus Tugas tengah membangun aplikasi yang disebut "Bersatu Lawan Covid-19" untuk pengumpulan data dari seluruh rumah sakit di seluruh provinsi se-Indonesia, agar data pasien Covid-19 terintegrasi ke pusat.

"Ya memang datanya enggak sinkron, karena memang belum disinkronkan. Kan kalau dilihat jumlah provinsi berapa, pusat berapa, memang belum sama. Itu lagi dikerjakan supaya bisa sinkron ke depannya," katanya saat dihubungi KBR, Senin (6/4/2020).

Dilanjutkan Agus, aplikasi pelaporan data tersebut saat ini sudah berjalan, namun memang belum mencakup seluruh provinsi. "Iya, kita udah mulai sinkron tapi kan belum seluruh provinsi. Kan baru 500 rumah sakit, harusnya kan tiga ribuan," ujarnya.

Agus mengatakan, secepatnya seluruh rumah sakit akan diberi edaran untuk melaporkan secara lengkap terkait perkembangan kasus Covid-19 di masing-masing rumah sakit, lalu ditransmisikan datanya ke aplikasi tersebut.

Juru bicara BNPB, Agus Wibowo mengatakan, saat ini data rilis pemerintah masih mengacu data resmi dari Kementerian Kesehatan. Namun jika aplikasi sudah berjalan penuh, maka data dari aplikasi bisa dipakai sebagai acuan.

"Kalau yang ini kan belum jalan 100 persen jadi kan nggak bisa diacu. Ini lebih untuk perencanaan, untuk mengambil keputusan, kirim logistik kemana, butuh apa di daerah-daerah, apa yang harus dikirim, zona mana yang bahaya, kan gitu," tuturnya.

Data Kemenkes Dinilai Janggal

Sebelumnya, data kasus pandemi Covid-19 yang dirilis Kementerian Kesehatan dinilai janggal. Koordinator Media Tim KawalCovid19.id Elina Ciptadi menjelaskan, meski tes swab sudah dilakukan di banyak tempat, tapi jumlah pasien positif COVID-19 perharinya hanya bertambah 100-an kasus saja.

"Penambahan kasus postif setiap hari itu di angka seratusan padahal yang dites setiap hari itu bervariasi antara seratusan sampai seribu lebih. Dari sini aja kita melihat ada kejanggalan gitu. Yang dites 1000 lebih yang positif 100an, yang dites 100an yang positif 100an juga. Dan ada juga beberapa hari kita melihat penambahan jumlah yang dites itu dengan yang positif itu persis sama. Yang mengindikasikan positif rage itu 100%," herannya pada KBR, Minggu (5/4/2020).

Elina menambahkan, kejanggalan lain terlihat dari ketidaksesuaian antara data Pemerintah Daerah dan Kemenkes. 

Untuk itu, Kemenkes didesak lebih transparan dalam menyampaikan data-datanya. Misalnya, tentang jumlah pasien yang dites melalui uji lab dan melalui tes massal. "Sehingga publik tahu jumlah keseluruhan dan seberapa luas virus corona sudah menyebar di Indonesia," harapnya.

Editor: Fadli Gaper 

  • data Covid-19
  • BNPB

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!