Bagikan:

Kerjasama KBR dengan DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Marak Penyelewengan Pupuk Subsidi, Sultan B Najamudin Minta Pemerintah Tingkatkan Peran PPL

Wakil Ketua DPD RI mendorong pemerintah tingkatkan peran PPL Pertanian dalam mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani.

RAGAM

Selasa, 14 Mar 2023 11:40 WIB

Author

Debora Tanya

Marak Penyelewengan Pupuk Subsidi, Sultan B Najamudin Minta Pemerintah Tingkatkan Peran PPL

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin saat memberi keterangan terkait distribusi dan penggunaan pupuk subsidi.

KBR, Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mendorong pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran dan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani. Permintaan ini disampaikan Sultan menyusul masih adanya kasus penyelewengan pupuk subsidi pemerintah oleh oknum yang sangat merugikan petani di banyak daerah.

SVP Corporate Secretary PT. Pupuk Indonesia (Persero)
, Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat. Penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol. "Manajemen kontrol distribusi yang lemah masih menjadi celah penyalahgunaan pupuk subsidi di daerah. Hal ini tentu bisa diminimalisir jika keberadaan petugas penyuluh pertanian di setiap kecamatan dan desa diberikan peran lebih untuk mendata dan mengontrol setiap aktivitas agribisnis petani", ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (14/03).

Aktivitas petani terkait waktu tanam dan jenis komoditi pasti bisa terindentifikasi oleh para penyuluh, kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Data inilah yang kemudian menjadi rujukan bagi kios penyalur resmi untuk menjual pupuk subsidi tersebut kepada petani. "Artinya rekomendasi penyuluh harus menjadi salah satu syarat bagi petani dalam membeli pupuk subsidi di kios resmi mitra pupuk Indonesia di setiap desa atau kecamatan. Penggunaan teknologi khusus seperti chip juga belum tentu efektif untuk mengantisipasi modus para mafia di lapangan", tegas Sultan. Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa selama ini mekanisme pengawasan penyaluran pupuk subsidi hanya dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Namun dirinya mengaku keberadaan komisi yang notabene dikomandoi oleh para kepala daerah ini belum berjalan seperti yang diharapkan.

Baca juga: Ini Penyebab Petani Masih Sulit Dapat Pupuk Subsidi - kbr.id

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - RAGAM

Kabar Baru Jam 7

Potret Media Alternatif di Tengah Ancaman KUHP Baru (Bag.2)

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11