BERITA

Pemprov Jabar Bahas Opsi 'Lockdown' dengan Pemerintah Pusat

Pemprov Jabar Bahas Opsi 'Lockdown' dengan Pemerintah Pusat

KBR, Bandung- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah membahas opsi lockdown atau karantina wilayah dengan pemerintah pusat.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut opsi itu diusulkan Anggota DPR, kemudian dilayangkan ke pemerintah pusat demi menekan jumlah paparan pandemi Covid-19.

"Yang jadi problem hari ini, ODP melonjak. ODP melonjak karena orang-orang yang harusnya tinggal di Jakarta, mempergunakan tidak kerja (kerja dari rumah) ini malah pulang ke daerahnya seperti mudik," kata Ridwan dalam keterangan resminya, Kamis (26/3/2020).

"Nah, ini yang menjadi kendala besar (kenaikan jumlah ODP), sehingga kita akan lakukan sebuah tindakan yang lebih preventif," lanjutnya.

Ridwan Kamil mengaku masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat soal opsi karantina wilayah ini.

Berita Terkait: Tes Massal Covid-19 Jabar: Fokus di Bodebek dan Bandung Raya

Berdasar data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar), sampai Kamis (26/3/2020) jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Jabar mencapai 3.669 orang. Sebanyak 2.045 orang sedang dalam pemantauan, sedangkan 1.264 orang sudah selesai dipantau.

Jumlah kasus positif Covid-19 di Jabar sudah mencapai 73 orang. Lima orang di antaranya dinyatakan sembuh, dan sepuluh orang meninggal.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut ada sejumlah wilayah di Jabar dengan tingkat infeksi Covid-19 tinggi, yakni Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya. 

Editor: Sindu Dharmawan

  • covid-19
  • Jawa Barat
  • Pikobar
  • Ridwan Kamil
  • Virus Corona
  • Lockdown
  • Karantina Wilayah

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!