Pandemi, Kemenkes Masih Susun Regulasi Vaksin Mandiri

"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi."

BERITA | NASIONAL | RAGAM

Jumat, 19 Feb 2021 15:30 WIB

Author

Astri Yuanasari

Pandemi, Kemenkes Masih Susun Regulasi Vaksin Mandiri

Vaksinasi COVID-19 Sinovac dosis kedua untuk nakes di Gedung Sabuga, ITB, Bandung, Jabar, Rabu (17/2). (Antara/Agung Rajasa)

KBR, Jakarta-    Pemerintah masih menyiapkan regulasi terkait vaksinasi mandiri. Juru bicara vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyebut, aturan mengenai vaksinasi mandiri sedang dalam tahap penyusunan oleh pemerintah.

"Pasti akan ada Permenkes baru. Regulasinya akan keluar. Kita sedang dalam proses untuk penyusunan regulasi. Kalau mengenai waktunya ya ditunggu saja, karena kita belum punya waktu kapan pastinya," kata Nadia kepada KBR, Jumat (19/2/21).

Kata dia, sudah ada rambu-rambu yang akan diterapkan dalam pelaksanaan program vaksinasi mandiri. Di antaranya untuk mencegah beredarnya vaksin palsu, pemerintah hanya akan menugaskan satu importir saja yaitu Bio Farma sebagai pemasok vaksin untuk digunakan perusahaan yang menjalankan vaksinasi mandiri. 

Selain itu, merek vaksin yang digunakan untuk vaksinasi mandiri harus berbeda dengan vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi pemerintah.

"Memang sudah ada beberapa rambu-rambu kan, yang seperti juga disampaikan oleh pak presiden. Misalnya nanti sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi. Dengan importir satu itu kan berarti kita sudah bisa mengendalikan kan. Hanya pemasok satu, nanti punya nomor batch, setiap kemasannya ada nomor batchnya, jadi akan diatur seperti itu." Terang dia.

Nadia juga menjelaskan, teknis pelaksanaan vaksinasi mandiri di lapangan nantinya akan dilakukan oleh dunia usaha. Namun proses pencatatan vaksinasi akan terintegrasi dengan program vaksinasi dari pemerintah, sehingga pendataannya juga tidak akan tumpang tindih.

"Kalo pendataan siapa yang akan menerima vaksin itu dari apakah Kadin ya, seperti yang saat ini, artinya perusahaan itu sendiri. Tetapi nanti terkait pencatatan vaksinasi itu akan menggunakan satu data. Kami Kemenkes hanya regulasi, nanti distribusi, pelaksanaan, itu akan dilakukan oleh dunia usaha. Dan kemudian hanya nanti bagian pencatatannya itu akan menjadi satu." Pungkasnya

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut pelaksanaan vaksinasi mandiri sudah bisa dimulai selambatnya pada akhir Maret 2021. Hal ini disampaikan oleh presiden Joko Widodo dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Rabu (17/2/2021).


Editor: Rony Sitanggang

Redaksi KBR juga mengajak untuk bersama melawan virus Covid-19. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan 3M, yakni; Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan dengan Sabun.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - RAGAM

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Vaksinasi "Drive Thru" Pertama Indonesia

Pahlawan Gambut

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10