Share This

Wiranto Bersyukur Pejabat Bakamla Tertangkap KPK

KPK menyita uang senilai Rp2 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan dollar Amerika dan dollar Singapura. Penyidik juga menyita sejumlah kendaraan bermotor.

QUOTE OF THE DAY

Kamis, 15 Des 2016 17:42 WIB

Ilustrasi. (Antara)

Ilustrasi. (Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka usai Operasi Tangkap Tangan yang melibatkan pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla), kemarin. Mereka adalah Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla, Eko Susilo Hadi sebagai penerima serta tiga orang dari PT Melati Technofo Indonesia sebagai pemberi. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, suap tersebut terkait proyek pengadaan alat monitor satelit di Bakamla dengan sumber dana dari APBN Perubahan 2016.

Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang senilai Rp2 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan dollar Amerika dan dollar Singapura. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah kendaraan bermotor. 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku bersyukur dengan penangkapan pejabat Bakamla tersebut. Kata dia, hal itu membuktikan keseriusan upaya pemerintah memberantas korupsi dan pungutan liar, salah satunya di internal aparat. Menurutnya, operasi tangkap tangan di tubuh aparat justru akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Saya justru bersyukur di tubuh Bakamla, di tubuh kepolisian dapat OTT (operasi tangkap tangan). Itu bukan suatu cela atau suatu hal yang mustahil. Kita justru ingin membersihkan aparat keamanan dari pungli,” kata Wiranto. Simak Quote Selengkapnya. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.