Share This

Dewan Pers Waspada Jika Sidang Ahok Disiarkan Langsung

Siaran langsung bisa berbahaya lantaran berpotensi memicu perselisihan lebih besar.

QUOTE OF THE DAY

Jumat, 09 Des 2016 18:20 WIB

Basuki Tjahaja Purnama. (Antara)

Basuki Tjahaja Purnama. (Antara)

Sidang Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama akan digelar Selasa, pekan depan. Hal ini tentu saja menyedot rasa penasaran masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung sidang Ahok yang diduga menistakan agama ini.

Namun, Dewan Pers meminta stasiun televisi tidak menyiarkan langsung persidangan tersebut. Alasannya, menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, siaran langsung bisa berbahaya lantaran berpotensi memicu perselisihan lebih besar. Ia mengusulkan adanya pembatasan, televisi bisa menyiarkan langsung hanya saat sidang dakwaan dan pembacaan vonis. Aturan mengenai pembatasan tersebut bisa ditentukan oleh pengadilan.

“Kalau ada publik yang menggerutu, mengomel yang mengatakan bahwa ‘saya juga mau tahu dong apa argumen Ahok’. Apa kepentingan dia? Dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih besar? Kalau hanya memenuhi keinginan individu yang hanya sekedar ingin tahu, tidak perlu dilayani, ada aturan-aturan yang mengatur tentang standar dan norma,” ujar Yosep Adi Prasetyo.  Simak quote selengkapnya.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.