Share This

Penggantian Ketua DPR, Pengamat: Ade Komaruddin Posisinya Lemah

Tokoh-tokoh dan pengurus di dewan pembina, kata Jayadi, juga tidak mempermasalahkan penggantian kursi pimpinan parlemen tersebut.

QUOTE OF THE DAY

Selasa, 22 Nov 2016 17:30 WIB

Ketua DPR Ade Komaruddin. (Antara)

Ketua DPR Ade Komaruddin. (Antara)

Bekas Ketua DPR, Setya Novanto bakal diangkat menjadi ketua DPR kembali, setelah keputusan rapat pleno DPP Golkar, Senin (21/11/2016).

Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Jayadi Hanan memperkirakan penggantian kursi Ketua DPR akan berjalan mulus. Pasalnya hingga kini belum terlihat perpecahan atau silang pendapat di tubuh Partai Golkar. Lagipula, menurutnya, Setya Novanto merupakan kader kuat di tubuh partai berlogo pohon beringin itu. Penggantian Ketua DPR ini takkan berpengaruh pada peta politik di parlemen dan hanya akan berdampak pada internal Golkar.

Selain itu, tokoh-tokoh dan pengurus di dewan pembina, kata Jayadi, juga tidak mempermasalahkan penggantian kursi pimpinan parlemen tersebut.

"Kalau kita lihat di internal Golkar ya Ade Komarudin, posisinya lemah. Hampir semua yang kita lihat hampir semua mendukung Setya Novanto, mantan-mantan saingannya Setya Novanto seperti Agung Laksono. Pak Ical pun yang menjadi Ketua Dewan Pembina pun tidak mempermasalahkan, Akbar Tanjung juga nampaknya tidak mempermasalahkan," jelas Jayadi Hanan. Simak quote selengkapnya. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.