1 Desember merupakan momentum berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hari itu juga dikaitkan dengan momentum pengibaran bendera Bintang Kejora oleh kelompok masyarakat tertentu.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto melarang perayaan 1 Desember yang merupakan momentum berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia beralasan, kegiatan itu melanggar konsitusi. Wiranto mengancam akan menangkap mereka yang tetap merayakannya.
Sementara itu, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menyatakan dukungannya untuk referendum di Papua. Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, menyatakan pemerintah Indonesia harus membuka mata atas ketidakadilan di bumi cenderawasih. Pemerintah juga tidak bisa hanya membantah adanya pelanggaran HAM yang terjadi di sana.
“Pemerintah tak mau Papua lepas, karena banyak kepentingan. Kepentingan asing ada di Papua, atau kepentingan pengusaha dan elit-elit politik nasional seperti Freeport dan sebagainya. Kita sendiri korban ketidakdemokratisan, korban militerisme, seharusnya kita yang jadi korban ini bersolidaritas terhadap rakyat Papua dan harusnya kita bekerjasama,” ujarnya.
