Share This

DPR: Kalau Legalitas Achandra Terpenuhi, Kenapa Gak Diangkat Jadi Menteri Sekalian?

Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pengangkatan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakilnya Archandra Tahar akan menimbulkan persepsi buruk kepada pemerintahan Jokowi.

QUOTE OF THE DAY

Jumat, 14 Okt 2016 18:15 WIB

Ignasius Jonan dan Archandra Tahar dilantik menjadi Menteri dan Wakil Menteri ESDM. (Antara)

Ignasius Jonan dan Archandra Tahar dilantik menjadi Menteri dan Wakil Menteri ESDM. (Antara)

Presiden Jokowi, resmi mengangkat Iganisius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM hari ini, Jumat (14/10.2016). Kementerian ESDM sebelumnya dijabat Plt Luhut Binsar Panjaitan yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim.

Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pengangkatan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakilnya Archandra Tahar akan menimbulkan persepsi buruk kepada pemerintahan Jokowi. Alasan menurut Ketua Komisi Energi DPR Gus Irawan Pasaribu, Ignasius Jonan pernah diganti sebagai Menteri Perhubungan beberapa waktu lalu. Artinya, Iganisius Jonan tidak mampu menjalankan program-program pemerintah yang sudah direncanakan. Se

“Saya gagal paham. Diangkatnya Archandra jadi wakil menteri lebih gagal lagi paham saya. Kalau legalitas Achandra terpenuhi, kenapa tanggung, kenapa gak diangkat jadi menteri sekalian?” Simak quote selengkapnya, yang kami jadikan quote of the day hari ini. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.