JATAM: “Monopoli Pertambangan Banyak Terjadi"

Banyak izin usaha pertambangan yang dikeluarkan menjelang pemilihan pilkada.

QUOTE OF THE DAY

Rabu, 31 Agus 2016 16:00 WIB

Author

Eka Jully

Tambang batubara. (Antara)

Tambang batubara. (Antara)


Jaringan Advokasi Tambang, JATAM mencatat seluruh wilayah di Kalimantan, dan beberapa wilayah di Sulawesi rentan terhadap praktek politik uang. Ini menyusul pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bakal dilaksanakan tahun depan. Koordinator JATAM, Merah Johansyah menyebut, banyak izin usaha pertambangan yang dikeluarkan menjelang pemilihan pilkada. JATAM juga mencatat, beberapa pemegang saham di perusahaan pertambangan kerap bertarung dalam pemilihan kepala daerah. “Seringkali kepentingan politik disusupi kepentingan bisnis,” ujarnya. Simak quote selengkapnya.
izin usaha tambang jatam jaringan advokasi tambang pilkada
Whatsapp

Berita Terkait

Kepala Daerah Dipilih DPRD? Ini Alasan PKB Setuju

Kepala Daerah Dipilih DPRD? Ini Alasan PKB Setuju

Kepala Daerah Dipilih DPRD? Ini Kata PKS

Kepala Daerah Dipilih DPRD? Ini Kata PKS
Ketua MPR Sebut Ada Ratusan Pasangan Bercerai Gara-gara Pilkada Langsung

Ketua MPR Sebut Ada Ratusan Pasangan Bercerai Gara-gara Pilkada Langsung
LSI: Kepercayaan Publik Pada Lembaga Negara Menurun

LSI: Kepercayaan Publik Pada Lembaga Negara Menurun
Mendagri Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Istana: Presiden Tak Setuju!

Mendagri Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Istana: Presiden Tak Setuju!
Evaluasi Pilkada, Ketua DPR Pertanyakan Urgensi Gagasan Mendagri

Evaluasi Pilkada, Ketua DPR Pertanyakan Urgensi Gagasan Mendagri
Bertemu Jokowi, KPU Singgung Larangan Eks-Napi Korupsi Maju Pilkada

Bertemu Jokowi, KPU Singgung Larangan Eks-Napi Korupsi Maju Pilkada
Temui Presiden, KPU Lapor Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Persiapan Pilkada 2020

Temui Presiden, KPU Lapor Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Persiapan Pilkada 2020
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

1

Pasca-Putusan MK, Istana: Perpu KPK Tidak Diperlukan Lagi

2

Pemkab Tak Tahu Pascarusuh WNA Dibatasi Berkunjung ke Jayawijaya

3

BPS: Lahan Pertanian Menyusut karena Sawit dan Real Estate

4

Satu Permohonan Uji Materi UU KPK Ditolak MK, Ini Penyebabnya

5

Staf Khusus Presiden dan Wapres, KPK Ingatkan Lapor Kekayaan
LIVE NOW

Recent KBR Prime Podcast

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme

© Copyright 2018 KBR. All Rights Reserved.