Share This

Perludem: Revisi UU Pilkada Sarat Kepentingan Politik

Alasan revisi undang-undang pilkada serentak oleh DPR karena ada dual internal partai yang berselisih dinilai oleh Direktur Eksekutif Perludem Titik Anggraini jauh dari kepentingan publik. Mengapa?

QUOTE OF THE DAY

Selasa, 12 Mei 2015 11:21 WIB

Sidang paripurna DPR. (Antara)

Alasan revisi undang-undang pilkada serentak oleh DPR karena ada dual internal partai yang berselisih dinilai oleh Direktur Eksekutif Perludem Titik Anggraini jauh dari kepentingan publik. Mengapa? 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.