OPINI ANDA

Menteri Rini, Twitter dan Etika Jurnalistik (2)

"KBR, Jakarta - Secara ringkas kita bisa menilai bahwa media seperti Okezone, Sindonews dan Indopos sangat gegabah, kurang atau tidak disiplin menerapkan prosedur pencarian informasi dan verifikasi sumber informasi."

KBR, Jakarta - Secara ringkas kita bisa menilai bahwa media seperti Okezone, Sindonews dan Indopos sangat gegabah, kurang atau tidak disiplin menerapkan prosedur pencarian informasi dan verifikasi sumber informasi. (Baca: Menteri Rini, Twitter dan Etika Jurnalistik bagian 1)

Pemuatan informasi secara sembrono, mengabaikan prosedur klarifikasi dan verifikasi jelas melanggar etika jurnalistik. Juga mengabaikan hak publik untuk mendapatkan informasi secara benar.

Media tidak boleh memberitakan informasi yang beredar di Twitter atau Facebook atau media sosial lain secara asal-asalan, tanpa ada keyakinan bahwa informasi itu benar, serta sumbernya sudah terverifikasi. Apalagi pengalaman di masa pilpres lalu, media Twitter dan Facebook sudah menjadi ajang penyebaran informasi sumir dan mudah menyesatkan publik.

Dalam kasus Twitter larangan berjilbab tersebut, pemilik akun Twitter @estiningsihdwi hanya menyebutkan itu adalah "Kriteria rekrutmen sebuah #BUMN tahun 2014".

Ia tidak menjelaskan---atau wartawan tidak bertanya---beberapa hal mendasar yang mestinya digali oleh media. Misalnya: apa judul dokumen itu, dari siapa, ditujukan kepada siapa, kapan dan dimana dikeluarkan, ditanda tangani siapa, dan seterusnya.

Hajar Dulu, Klarifikasi Belakangan

Foto kiriman Dwi Estiningsih @estiningsihdwi sama sekali tidak ada keterangan yang bisa digunakan untuk proses otentifikasi, yang bisa menunjukkan atau mengarahkan bahwa itu dikeluarkan oleh seorang menteri, atau tentang BUMN. Jika hanya sekadar capture dokumen yang tidak lengkap, jelas foto itu tidak bisa bicara apa-apa. Dan kebenarannya sulit dibuktikan. Artinya, dokumen itu tidak layak dijadikan bahan pemberitaan atau sumber rujukan oleh media.

Jika dokumen itu benar, mengapa Dwi Estiningsih pemilik akun Twitter itu tidak memperlihatkan bagian atas dokumen? Mengapa tidak difoto lengkap dokumennya, ada berapa lembar, tanda tangan siapa, dan sebagainya. Padahal jika dokumen itu benar, maka Dwi Estiningsih bisa berkontribusi bagi media dalam kontrol sosial. Tapi pilihan itu tidak dilakukan.

Jadi, diduga atau patut diduga si pemilik akun juga hanya mendapatkan capture foto itu dari orang lain, sehingga ia juga tidak mengetahuinya. Ini mengingatkan kita pada surat berantai pada era tahun 1990-an, dimana dokumen menyebar atau disebarkan secara membabi buta karena kepanikan.

Ada banyak 'celah' atau 'bolong' yang membuat dokumen itu sulit atau tidak bisa dipercaya berasal dari sebuah lembaga negara. Seluruh persyaratan disitu bahkan bisa jadi celah yang patut diragukan keasliannya.

Dokumen di foto itu bisa jadi hanya lembar penilaian (Performance Appraisal) atau dokumen rekrutmen untuk pramuniaga, Customer Service, atau marketing yang memang lebih banyak mengutamakan penampilan dan kemampuan berhubungan dengan pelanggan. Di salah satu komentar di Twitter, seorang mempertanyakan mengapa dokumen negara di kementerian menggunakan kata 'cowok', dan bukan pria atau laki-laki.

Toh dengan begitu banyak celah, Okezone, Sindonews dan media lain sudah menganggapnya sebagai fakta tak terbantahkan. Tanpa memastikan kebenaran atau keaslian dokumen itu. Tidak ada penjelasan dalam berita-berita itu, bahwa redaksi sudah melakukan pengecekan atau penelusuran dokumen.

Media-media itu juga berulangkali memuat berita tanggapan yang sudah tendensius, tanpa sekalipun memastikan kebenaran dokumen itu. Istilahnya, hajar dulu, klarifikasi belakangan. Soal benar salah urusan belakangan.

Tidak dipatuhinya prosedur verifikasi, pemeriksaan silang (recheck, triple check atau multiple check bila perlu) dan klarifikasi membuat kredibilitas jurnalis pewawancara, penulis berita, editor, bahkan media yang bersangkutan dipertanyakan. Kecuali media itu sudah menahbiskan diri sebagai media kuning atau media gosip. Yang pasti, media yang bersangkutan akan kehilangan kepercayaan dari publik yang lebih menginginkan informasi akurat, dan tidak partisan.

Kasus Puan Maharani

Kasus sebelumnya juga menimpa Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Ia dibully gegara akun @PuanMaharani25 menyebut lokasi longsor Banjarnegara berada di Provinsi Jawa Barat. Sejumlah media langsung cepat-cepat memberitakan kejadian itu. Beberapa pemberitaan di media langsung berasumsi bahwa itu merupakan akun resmi dari Puan Maharani, sehingga isi pemberitaan sudah menyudutkan.

Solopos misalnya. Pada Senin 15 Desember 2014, pukul 20.47 WIB memuat berita berjudul "Sebut Banjarnegara Ada di Jawa Barat, Puan Maharani Di-bully". Solopos mengutip isi twitter dan menuliskannya begini:

“Turut berduka musibah longsor Banjarnegara Jawa Barat,” kicau Puan Maharani di akun Twitternya, @PuanMaharani25, Minggu (14/12/2014). Kontan saja, niat baik Puan justru berimbas dengan aksi bully warga dunia maya (netizen). Tak sedikit para pengguna Twitter menyayangkan salah sebut yang dilakukan oleh Puan. Sebagai seorang menteri sudah seharusnya, ia mengetahui benar wilayah yang ada di Indonesia. Menyadari kesalahannya, Puan pun menghapus postingannya. Ia segera meralatnya dengan mengajak pengguna Twitter berdoa untuk korban tanah longsor di Banjarnegara. Ia tak lagi menyebutnya ada di Jawa Barat, ia telah menggantinya dengan Jawa Tengah."

Media lain juga memberitakan serupa, seperti Tribunnews, yang pada Minggu 14 Desember pukul 17.39 WIB menulis: "Putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini menyebut Banjarnegara ada di Jawa Barat. Kesalahan penyebutan tersebut dilakukan Puan di akun twitternya @PuanMaharani25, berikut petikannya: Turut berduka cita musibah longsor Banjarnegara Jawa Barat."

Menjadi pertanyaan, apakah jurnalis dan editor di media tersebut sudah mengecek bahwa akun @PuanMaharani25 merupakan akun milik Puan Maharani? Apakah jurnalis dan editor di media itu mengetahui atau punya keahlian mengecek akun Twitter asli dan palsu?

Belakangan media-media itu meralat, mengedit dengan menambahkan adanya akun resmi Puan Maharani di @puan_maharani.

Penguasaan teknologi sebetulnya memudahkan jurnalis untuk mengecek atau menganalisa akun-akun twitter palsu atau asli. Secara sederhana, jika membandingkan akun @PuanMaharani25 hanya difollow sekian ratus orang (saat berita itu heboh), mana lebih valid dengan akun @puan_maharani yang followernya mencapai 81 ribu orang?

Akun @PuanMaharani25 yang belum berusia lama itu juga hanya meng-copy paste sebagian isi kicauan dari @puan_maharani yang sudah dibuat sejak 2009. Apalagi, pada saat berita itu heboh, Puan yang asli sedang berkicau mengenai enam tahap penanganan bencana longsor di Banjarnegara. Tapi ini yang tidak jadi perhatian media.

Banyaknya kasus akun-akun Twitter palsu berseliweran atau tersebarnya informasi heboh mesti menjadi perhatian serius bagi para media untuk lebih berhati-hati.

Sedikit saran kepada penanggung jawab media Okezone, Sindonews dan yang sempat terpeleset berita gosip jilbab Menteri Rini, tersebut: pastikan kembali para jurnalis (reporter/editor) memiliki kompetensi profesi seperti yang digariskan Dewan Pers. Bagi yang belum, segera ikutkan para jurnalisnya pada uji kompetensi, lebih baik ikutkan pada ujian yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Bagi yang sudah memiliki sertifikas kompetensi profesi jurnalis, namun tetap terpeleset, ya sebaiknya ikut lagi uji kompetensi.

Pers dituntut menyuguhkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Tidak justru membuat resah. Jangankan berita yang sumbernya tidak jelas, berita yang valid saja media tetap wajib menghitung dan mengurangi kemungkinan dampak di masyarakat.

Para jurnalisnya juga wajib marwah profesi, dan terus menjaga etika jurnalistik. Dewan Pers wajib terus mengawalnya. Untuk melindungi hak publik akan informasi.

*) Penulis adalah jurnalis di Jakarta, telah memiliki sertifikasi kompetensi jurnalis tingkat utama.

• Menteri Rini
• BUMN