Share This

Kalah di Pilgub Bali, PDIP Gugat KPU

KBR68H, Jakarta - PDI Perjuangan berencana menggugat hasil rapat pleno KPU Bali yang menetapkan Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta sebagai pemenang dalam pemilihan Gubernur Bali.

OPINI_ANDA

Minggu, 26 Mei 2013 16:10 WIB

Bali, PDI Perjuangan, Pemilihan gubernur

KBR68H, Jakarta - PDI Perjuangan berencana menggugat hasil rapat pleno KPU Bali yang menetapkan Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta sebagai pemenang dalam pemilihan Gubernur Bali.

Ketua Divisi Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan ada kecurangan dalam perhitungan suara pekan lalu. Dia menyebut ada kecurangan di enam kabupaten kota.

Sementara menurutnya KPU Bali tidak ingin menyelidikinya.

"Hasil hitungnya mereka itu jauh dan terbukti keliru. Di enam kabupaten kota, sudah ada titik temu kan. Dokumennya dari KPU sendiri yang tidak mau dia sandingkan. Tadi saya ada di sampingnya pasangan nomor 2. Angkanya sama itu. Ternyata suara perolehan PAS, pasangan kami itu lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara mereka," kata Ketua Divisi Hukum dan Advokasi DPP PDIP Arteria Dahlan.

Hari ini, KPU Bali menetapkan pasangan Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta sebagai pemenang dalam pemilihan Gubernur Bali.

Pasangan Mangku Pastika dan Sudikerta diusung Partai Demokrat bersama koalisi delapan partai. Pasangan ini memperoleh suara 50 persen lebih.

Hanya saja selisih suara dengan pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga Dewa Nyoman Sukrawan hanya 996 suara saja. Pasangan Puspayoga dan Sukrawan diusung PDI Perjuangan.


Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.