Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) sejak tiga bulan silam telah menyerahkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran di Aceh kepada Kejaksaan Agung. Berkas diserahkan setelah puluhan saksi peristiwa dugaan pelanggaran HAM selama menjadi daerah operasi militer pada 20an tahun silam didengar keterangannya. Mulai dari kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA, hingga Rumah Geudong.
Jaksa Agung Prasetyo berjanji secepatnya menuntaskan meneliti berkas-berkas penyelidikan itu. Penelitian dimaksudkan untuk mengecek kelengkapan untuk bisa tidaknya ditingkatkan menjadi penyidikan.
Tapi kita ragu dengan keseriusan kinerja Kejaksaan Agung. Sejumlah berkas dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah diserahkan, tak jelas kelanjutannya. Apalagi bila terduga pelakunya aparat militer. Dalihnya yang kerap berulang disampaikan lantaran tak cukup bukti.
Jadi, peringatan Hari HAM internasional Senin ini akan berlangsung murung. Keadilan belum berpihak pada korban dan keluarga yang puluhan tahun memelihara harap. Pemerintah tak menjadikan penuntasan kasus HAM sebagai prioritas. Hukum dinomorsekiankan lantaran urusan ekonomi dan infrastruktur yang jadi panglima.
Janji Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penuntasan kasus HAM dalam pidato kenegaraan Agustus lalu, berhenti di ucapan. Janji itu harus dilunasi, bila ingin mandat itu diperpanjang. Demi memberi keadilan bagi korban dan keluarganya dari Aceh hingga Papua.
Harusnya kita biasa saja bicara soal politik. Mungkin tak ubahnya bicara soal klub bola favorit atau kesukaan lainnya. Kita justru harus belajar menyikapi perbedaan dengan biasa-biasa saja. 
Menkominfo langsung meminta anak buahnya mengais konten iklan rokok di internet. Hasilnya: ada 114 kanal yang melanggar Undang-undang Kesehatan; ada di Facebook, Instagram serta YouTube.
Di tengah panasnya suhu politik pasca ricuh 21-22 Mei lalu, video ini sedikit bikin publik tenang.
Tim kecil di Korps Pasukan Khusus (Kopassus) ini dianggap bertanggung jawab atas berbagai kasus penculikan aktivis anti-Orde Baru atau anti-Soeharto. 
Mengapa sebuah Rumah Sakit Umum Daerah, yang adalah untuk ‘umum’ dan milik negara, mesti dilabel syariah? RSUD adalah bagian dari pelayanan publik dan publik tak semuanya beragama Islam. 
ASN adalah wajah pemerintah dan birokrasi kita. Selama ini, persepsi umum terhadap ASN adalah disiplin yang rendah, kinerja yang buruk dan tak punya mental melayani. 
Angka pengguna transportasi umum diklaim meningkat, sementara jumlah kecelakaan diklaim turun hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketika pejabat menutup telinga atas jeritan kaum minoritas, dan lebih mendengar suara kelompok-kelompok intoleran, maka mereka sudah berbuat zalim dan berdosa. Merampas hak-hak asasi dari warga negara
Tak ada gunanya jika seusai Ramadan masih tergoda mencaci, menghina dan merendahkan sesama. Tak ada gunanya ibadah Ramadan jika masih terus menyebar kabar bohong dan ujaran kebencian. 
Aturan pemerintah dengan menurunkan batas atas, tampaknya tak direspon dengan baik oleh maskapai. Pun dugaan adanya kartel harga yang tengah ditelisik KPPU hingga kini juga belum jelas hasilnya. 
Etika berkendara dan memakai fasilitas publik mesti dijaga karena jalanan, rel kereta, tol, kereta api, pesawat dan lainnya adalah milik bersama.
Gagasan referendum dari Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi di Aceh itu boleh jadi berbahaya bagi perdamaian Aceh.
Sekitar 60% dari seluruh perjalanan mudik akan dilayanai moda darat seperti bus dan kendaraan pribadi.
Laporan Tren Penindakan Korupsi yang dikeluarkan lembaga pembantau korupsi ICW tahun lalu menyebut gratifikasi masuk dalam 10 besar modus korupsi di Indonesia. 
Pada Maret tak tanggung-tanggung dua tokoh nasional jadi target. Sebulan kemudian perintah pembunuhan ditambah lagi untuk dua tokoh nasional dan satu pemimpin lembaga survei. 
Yang bikin situasi makin panas adalah komentar dari kedua kubu, lengkap dengan bumbu ajakan untuk menyebarkan kebencian.
Pembatasan macam begini memang seperti pedang bermata dua - mengendalikan misinformasi, tapi juga bisa mencegah orang mendapatkan informasi yang benar.
Korban berjatuhan. Setidaknya enam meregang nyawa, ratusan luka-luka. Beginikah Ramadan yang semestinya membawa damai?
Laporan Forum Ekonomi Dunia 2019 memprediksi polarisasi politik sebagai salah satu ancaman terbesar yang akan dihadapi banyak negara di tahun ini.
Hari-hari ini ada kemiripan dengan 21 tahun silam. Isu merebak, massa digerakkan. Penumpang gelap bersiap mencuri kesempatan. 