Peringatan hari internasional bagi penyandang disabilitas mampu membuat diskriminasi sirna. Alih-alih menikmati hak, di tahun politik justru perbedaan perlakuan yang diterima. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada ketentuan mereka yang akan menggunakan hak pilih adalah yang tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Penyandang disabilitas mental harus melengkapi surat keterangan untuk bisa menggunakan haknya. Padahal Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Disabilitas memberikan jaminan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik.
Komisi Pemilihan Umum mengatakan saat ini masih terus mendata penyandang disabilitas mental. Jumlahnya saat ini sekitar 40 ribu. Kata KPU, yang tidak tahu alias kehilangan ingatan tentang dirinya tak akan didata. Ini artinya secara tidak langsung KPU tak menganggap mereka sebagai warga yang memiliki hak pilih.
Jadi, partisipasi penuh dalam politik hanya jadi fatamorgana bagi penyandang disabilitas mental. KPU sepatutnya tak mengebiri hak mereka. Tugas penyelenggara pemilu adalah memastikan setiap warga bisa menggunakan hak pilihnya bukan menghalanginya.
Biarlah urusan teknis menggunakan hak pilih di bilik suara diserahkan pada pendamping atau keluarganya. Mereka inilah yang tahu persis kondisi penyandang disabilitas mental mampu atau tidak menggunakan haknya.
![[Advertorial] Kemendagri Dorong Penyelesaian NPHD Pilkada 2020 Melalui Rakor Evaluasi](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=191008_kemdagri_001.jpg)
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. 
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. 
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. 
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. 
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. 
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. 
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. 
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.