Peringatan hari internasional bagi penyandang disabilitas mampu membuat diskriminasi sirna. Alih-alih menikmati hak, di tahun politik justru perbedaan perlakuan yang diterima. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada ketentuan mereka yang akan menggunakan hak pilih adalah yang tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Penyandang disabilitas mental harus melengkapi surat keterangan untuk bisa menggunakan haknya. Padahal Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Disabilitas memberikan jaminan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik.
Komisi Pemilihan Umum mengatakan saat ini masih terus mendata penyandang disabilitas mental. Jumlahnya saat ini sekitar 40 ribu. Kata KPU, yang tidak tahu alias kehilangan ingatan tentang dirinya tak akan didata. Ini artinya secara tidak langsung KPU tak menganggap mereka sebagai warga yang memiliki hak pilih.
Jadi, partisipasi penuh dalam politik hanya jadi fatamorgana bagi penyandang disabilitas mental. KPU sepatutnya tak mengebiri hak mereka. Tugas penyelenggara pemilu adalah memastikan setiap warga bisa menggunakan hak pilihnya bukan menghalanginya.
Biarlah urusan teknis menggunakan hak pilih di bilik suara diserahkan pada pendamping atau keluarganya. Mereka inilah yang tahu persis kondisi penyandang disabilitas mental mampu atau tidak menggunakan haknya.
Siapa pun tak mungkin lepas dari kritik. Kalau semua kritik dianggap menyerang, serta dibawa ke ranah hukum, tak bakal ada yang berani bicara terbuka atas apa pun.
TPF menyebut motif balas dendam karena adanya dugaan penggunaan wewenang secara berlebihan yang dilakukan Novel ketika menangani kasus. 
Jika selama enam bulan ini tim tidak bisa membeberkan nama pelaku atau dalang penyerangan Novel, tentu sangat mengecewakan. Artinya, tim gagal bekerja. Waktu dan anggaran terbuang tanpa hasil. 
Bila terindikasi dan didukung bukti kuat melakukan korupsi harus berani menindaknya. Beranikah para polisi, jaksa, dan hakim itu menindak kolega atau bekas atasannya?
Tak ada lagi 01 dan 02, kata Jokowi, yang ada hanya Garuda Pancasila.
Tuan Presiden, segera keluarkan amnesti, karena ini harapan satu-satunya bagi Nuril, setelah PK nya ditolak. Tunjukkan bahwa keadilan masih memihak korban, juga perempuan.
Badan Pusat Statistik (BPS ) sudah mewanti-wanti pemerintah agar waspada dengan kenaikan harga-harga terutama cabai, karena diperkirakan bakal memicu inflasi. 
Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pemilihan anggota KPI yang baru, terutama di tingkat Panitia Seleksi. Sedangkan LSM Remotivi menyoroti seleksi yang tidak transparan.
Untuk kemampuan batin tak jelas benar apa ukurannya dan bagaimana mengukurnya. Termasuk bagaimana mengukur perlakuan yang adil terhadap para istri juga anak-anaknya.
Bisnis perkebunan sawit untuk pendanaan terorisme ini mestinya membangunkan kesadaran semua pihak, mengenai bahayanya ancaman dari sel-sel tidur kelompok terorisme seperti Jemaah Islamiyah.
Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo tengah bulan lalu itu dicurigai berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI seperti era Orde Baru.
Kursi pimpinan KPK tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang berintegritas rendah, atau yang memiliki rekam jejak tercela, atau para pengangguran pemburu pekerjaan. 
Kekerasan itu menyebabkan jatuh korban luka hingga tewas. Angkanya juga tak main-main. Sebanyak lebih 650 orang tewas dan hampir 250 korban luka-luka.
Memang tak ada kewajiban untuk menghadiri undangan penyelenggara pemilu, tapi ada fatsun, kesantunan politik yang diabaikan.
Kita tutup semua celah-celah yang memberi ruang provokasi, ujaran kebencian, dan intoleransi. Kita persempit ruang gerak kelompok pemecah belah dan penyebar kabar bohong.
Seluruh pihak yang berperkara seyogyanya bisa menerima dengan legowo. Tidak perlu reaktif. Upaya hukum telah ditempuh sedemikian rupa. Hasilnya mesti dihormati bersama. 
Betapa terkejutnya kita melihat puluhan kontainer sampah melenggang masuk ke negeri ini. Pedihnya lagi sebagian diketahui mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).
Sepatutnya para pejabat itu menahan diri. Jangan sampai jaminan itu menjadi bumerang yang berbalik menyerang independensi penegak hukum. 
Jangan sampai aksi 21-22 Mei itu terulang kembali. Biarlah Yang Mulia Hakim Konstitusi ini bekerja sebaik-baiknya.