Share This

Membuka Luka Lama

Apa perlu reuni? Kenapa membuka luka lama Pilkada Jakarta lagi? Tak sedikit yang menuding reuni ini punya agenda politis jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

OPINI , EDITORIAL

Jumat, 01 Des 2017 05:04 WIB

Ilustrasi: Aksi 212

Ilustrasi: Aksi 212 (foto: Antara)

Sekitar setahun lalu, ribuan orang turun ke jalanan di pusat kota untuk menggelar aksi demonstrasi. Aksi Bela Islam 212 itu menuntut agar Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diadili. Ahok dianggap telah menistakan agama Islam ketika mengutip Alquran surat Al Maidah ayat 41. Aksi 2 Desember 2016 itu dilaksanakan di tengah berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta. Ujungnya kita semua tahu: pasangan Ahok-Djarot kalah dan Ahok masuk penjara.

Selesai? Belum. Para tokoh Aksi 212 menyerukan massa kembali berkumpul dalam sebuah reuni. Perdebatan kembali ramai, media sosial gaduh lagi. Sebagian mempertanyakan tujuan dari kegiatan yang bakal dilaksanakan di Monas besok. Apa perlu reuni? Kenapa membuka luka lama Pilkada Jakarta lagi? Tak sedikit yang menuding reuni ini punya agenda politis jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif mengatakan reuni akbar ini dilakukan sekaligus untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad hari ini. Tentu boleh saja, tapi juga penting untuk mengingatkan soal luka lama Pilkada yang belum sembuh betul. Gesekan masih terasa dan siap muncul seiring pekerjaan Anies-Sandi memimpin Jakarta. Yang kita butuhkan sekarang justru kepala dingin dan hati tenang, serta tak membiarkan politik memecah belah kita. Jangan sampai penggalangan massa ini justru jadi alat untuk tujuan politik tertentu, yang malah bikin runyam.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.