Share This

Beranikah MKD Mencopot Setnov?

Sejak dibentuk pada 2014, MKD belum menunjukkan keberanian dan kewibawaan sesuai harapan publik. Termasuk ketika MKD mengusut dugaan pelanggaran etika Setya Novanto.

OPINI , EDITORIAL

Selasa, 05 Des 2017 05:29 WIB

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto (Foto: Antara)

Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR pekan ini berencana mengeluarkan putusan mengenai dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto. Bulan lalu, Setya Novanto dilaporkan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) ke MKD atas tuduhan pelanggaran Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta kode etik DPR. Laporan itu muncul setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi KTP elektronik. Setya Novanto ditetapkan jadi tersangka namun justru menghilang saat hendak ditangkap. HMPI minta MKD memberhentikan Setya Novanto dari jabatan ketua DPR.

Berdasarkan undang-undang, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat independen dan mestinya tidak bisa diintervensi. Sebagai sebuah badan yang berkewajiban menegakkan etika, MKD harus memasang standar tinggi untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan lembaga DPR. 

Beranikah Mahkamah Kehormatan DPR bersikap adil terhadap Setya Novanto? Sejumlah kalangan bersikap pesimistis.

Sejak dibentuk pada 2014, MKD belum menunjukkan keberanian dan kewibawaan sesuai harapan publik. Termasuk ketika MKD mengusut dugaan pelanggaran etika Setya Novanto. Sudah dua kali Setya Novanto lolos dari jerat MKD. Pertama ketika Setya Novanto ikut kampanye calon presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan kedua dalam kasus yang dikenal dengan kasus ‘papa minta saham’ pada 2015 lalu.

Karena terdiri dari representasi partai-partai politik, MKD lebih terlihat sebagai mahkamah yang kental kepentingan politik dan kompromi. Ketika menyangkut kasus Papa Minta Saham, Setya Novanto lebih dulu mundur dari kursi Ketua DPR sebelum dijerat MKD. Setelah itu MKD memulihkan nama baiknya, dan Setya Novanto kembali ke kursi Ketua DPR.

Selama MKD tidak bisa lepas dari pengaruh Setya Novanto, maka selamanya MKD akan dinilai gagal menjaga kewibawaan dan kehormatan DPR. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.