Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) meminta pemerintah tak menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mencantumkan kata Penghayat Kepercayaan. MK pada beberapa pekan lalu memutuskan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk tak lagi dikosongkan tapi ditulis Penghayat Kepercayaan. Aturan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu digugat oleh para penghayat kepercayaan.
Ketua DP-MUI Din Syamsuddin menggunakan dasar Ketetapan MPR tahun 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara(GBHN) sebagai dasar penolakannya. Dalam Tap yang berusia hampir 40 tahun itu ada tertulis bahwa penghayat kepercayaan bukanlah agama. Dalam Tap itu juga disebut pembinaan dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Itu sebab Din lantas meminta para penghayat aliran kebatinan itu kembali kepada Islam.
Kementerian Pendidikan mencatat ada 187 kelompok penghayat kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi. Sedangkan Dirjen Kependudukan mencatat jumlahnya ada lebih 138 ribu jiwa. Angka itu diperkirakan akan bertambah, ini lantaran sebelum putusan MK mereka mencatatkan diri sebagai pemeluk 6 agama yang diakui pemerintah. Salah satu pemohon uji materi itu contohnya yang terpaksa berbohong dengan keyakinannya agar bisa mendapatkan layanan publik.
Berkurangnya jumlah pengikut jadi sebab munculnya penolakan. Sebab lain lantaran tak ingin kepercayaan itu disejajarkan sebagai agama. Penolakan semacam itu atau meminta pemerintah membangkang pada putusan MK yang final dan mengikat, sepatutnya tak dilakukan. Apalagi hukum tertinggi di negeri ini UUD 45, memberikan jaminan hak bagi setiap warganya untuk beragama atau meyakini kepercayaan.
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. 
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. 
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. 
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. 
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. 
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. 
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. 
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.