Share This

Gencatan Senjata di Papua, Segera!

Nasionalisme tak mesti diwujudkan dengan adu tembak. Perang justru menyeret warga sipil menjadi korban.

OPINI , EDITORIAL

Selasa, 21 Nov 2017 09:08 WIB

Ilustrasi: Harapan Papua Damai

Ilustrasi: Harapan Papua Damai (foto: Antara)

Pekan lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerukan agar ada gencatan senjata di Papua, baik oleh TNI-Polri maupun dari pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM). Komnas HAM menyatakan gencatan senjata harus dilakukan jika akan dilakukan mediasi antara aparat dengan OPM. Tanpa gencatan senjata, Komnas HAM tidak bersedia menjadi penengah dialog.

Diakui atau tidak, Papua adalah kawasan konflik senjata---terutama antara aparat TNI-Polri dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka. Meski tembakan tidak terdengar setiap hari, namun kehadiran ribuan aparat bersenjata di sana seperti menunjukkan wilayah Papua merupakan medan perang.

Ada banyak kepentingan di wilayah Papua, yang sejatinya tidak sesederhana dipisahkan dua kubu—antara pro-NKRI maupun pro-merdeka. Ada juga kepentingan bisnis internasional, bisnis pengamanan aparat, kepentingan politik lokal,  maupun kepentingan gelap yang memang ingin mempertahankan kekacauan.

Tanpa adanya gencatan senjata, mustahil menyelesaikan masalah Papua dengan bermartabat dan manusiawi.

Namun pernyataan Menko Polhukam Wiranto seperti memanaskan situasi. Kemarin, Wiranto menyatakan akan menumpas habis TPN-OPM yang disebut sebagai penjahat dan kriminal. Pemerintah justru harus berkaca pada kekerasan dan kejahatan HAM yang tidak kalah banyaknya dilakukan TNI Polri di Papua selama ini.

Pernyataan Wiranto itu tidak patut dan tidak perlu. Papua harus bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan damai. Bukan dengan senjata dan intimidasi ribuan pasukan. Nasionalisme tak mesti diwujudkan dengan adu tembak. Perang justru menyeret warga sipil menjadi korban.

Bagaimanapun caranya, gencatan senjata harus segera dilakukan. Presiden Joko Widodo harus bisa mengendalikan aparat keamanan yang seperti bernafsu membungkam kelompok OPM. Pemerintah harus berani menarik aparat TNI secara bertahap dari Papua sebagai iktikad melakukan dialog. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.