OPINI

Tahun Politik

Aksi protes lambatnya perbaikan jalan

Pemerintahan Joko Widodo  tahun depan berencana menggelontorkan duit 3 triliun Rupiah  untuk kelurahan-kelurahan di seluruh Indonesia.  Dana itu akan melengkapi dana desa yang tahun depan besarnya mencapai 70 triliun Rupiah.  Jokowi menyebut dana tersebut disiapkan karena permintaan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang tak mendapat dana desa. 

Menyiapkan tambahan anggaran untuk pembangunan di kelurahan tentu baik belaka.  Apalagi bila disertai perencanaan matang dan pengawasan ketat.  Sayangnya,  kini tengah tahun politik.  Apa saja terobosan --apalagi berurusan dengan duit-- bisa jadi tudingan kampanye terselubung untuk mencari dukungan. Itu sebab kelompok oposisi mengecam rencana tersebut. 

Calon petahana punya banyak fasilitas, kesempatan,  dan kemungkinan untuk gampang meraih dukungan.  Termasuk rencana yang berkaitan dengan pencairan dana kelurahan  tersebut.  Alasan tentu mudah dicari,  penjelasan bisa mudah dibuat, juga dukungan agar rencana berjalan mulus. 

Tapi sungguh itu bukan langkah yang elok di tahun politik.   Pelajaran politik yang buruk oleh calon petahana yang dalam berbagai survei masih jauh lebih unggul dari lawannya. Jadi,  dari pada memanen kecaman,  program dana kelurahan itu sebaiknya ditunda.  Masih banyak waktu mematangkan rencana, hingga pemungutan suara  digelar April mendatang.

 

  • dana kelurahan
  • Jokowi
  • Apeksi

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!