Beban Sejarah

"Sebenarnya tuntutan korban tidaklah berlebihan: pengungkapan kebenaran sejarah, pemulihan nama baik dan permintaan maaf. "

Menjelang Festival Hak Asasi Manusia (HAM) November mendatang di Wonosobo, Jawa Tengah, nada sumbang menyeruak dari Istana. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)  Moeldoko mengungkap pernyataan bernada pesimistis soal upaya penuntasan kasus HAM masa lalu. Kata dia pekerjaan rumah itu tidak bakal rampung sebelum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berakhir. Moeldoko beralasan masih butuh banyak waktu untuk mendiskusikan cara penyelesaian terbaik. Alasan klasik juga dilontarkan, yakni kendala mengumpulkan bukti pelanggaran HAM masa lalu.

Pernyataan dari Istana ini bukan saja memupus harapan keluarga korban untuk merawat harapan dan mereguk rasa adil. Moeldoko sekonyong-konyong mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya sudah dengan tegas menyatakan pemerintahannya tak kehilangan perhatian atas masalah tersebut.

Tak sekali dua kali Jokowi mengulang dan mempertegas salah satu komitmen yang disebut secara khusus dalam Nawacita . Dalam pidato peringatan hari HAM dunia Desember 2015 lalu misalnya, Presiden menyatakan kalau semua pihak harus punya keberanian. Keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur-jalur yudisial maupun nonyudisial.

Terbaru, pada Sidang Tahunan MPR beberapa waktu lalu, Jokowi menegaskan, “Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus HAM masa lalu dan meningkatkan perlindungan HAM.”  Dia lantas menyodorkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019.

Lantas tontonan akrobatik macam apa yang hendak disuguhkan Istana kali ini?

Sebenarnya tuntutan korban tidaklah berlebihan: pengungkapan kebenaran sejarah, pemulihan nama baik dan permintaan maaf. Kalau saja pemerintah betul fokus pada hal tersebut, satu periode pemerintahan ini tak terbuang percuma.  Political will tanpa dibarengi political action hanya membuahkan jargon, omong kosong belaka. 

Baiknya tidak usah banyak bicara, sekarang apa yang bisa dilakukan pemerintah? Ini bukan komitmen pribadi Jokowi-JK, tapi juga seluruh jajarannya. Penyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu mesti dilakukan, agar tak lagi jadi beban sejarah.

• Festival HAM
• Moeldoko
• Kasus Pelanggaran HAM
• KSP
• nawacita