Mari kita berhitung: 1..2.. 3.
Begitu Anda sampai di angka 3, ada 1 orang yang menderita Alzheimer . Ini adalah sindrom pengerutan otak yang menyebabkan demensia alias pikun. Ciri yang paling umum adalah penurunan daya ingat, sulit fokus, serta emosi yang mudah berubah.
Ini bukan perkara sepele. Di dunia pada 2050 nanti diperkirakan ada 150 juta orang yang mengalami demensia. Di Indonesia diperkirakan ada 1,2 juta orang yang mengalami pikun. Dan ini bakal terus bertambah. Angka harapan hidup yang makin tinggi membuat populasi lansia makin besar pula. Tapi gaya hidup yang tidak sehat ikut mendorong makin banyaknya orang yang mengalami Alzheimer.
Ini artinya, keluarga ikut terdampak -- mulai dari keluar biaya besar mengurus Orang Dengan Demensia (ODD) sampai kehidupan pribadi yang terganggu. Karena itu, kita mesti bersiap dari sekarang; belajar mengenali gejala Alzheimer sehingga bisa mencegahnya. Juga belajar merawat lansia yang pikun.
Yang dibutuhkan tak hanya kesiapan dari level keluarga, tapi juga negara. Indonesia patut bangga karena sejak 2016 lalu jadi negara pertama di Asia Tenggara yang punya strategi nasional penanggulangan Alzheimer. Salah satunya dengan memastikan kesiapan Puskemas menangani masalah kesehatan lansia. Tapi ini hanya salah satu. Perlu ada langkah lainnya untuk memastikan kualitas hidup lansia, juga pendampingnya, lebih baik.
Bila terindikasi dan didukung bukti kuat melakukan korupsi harus berani menindaknya. Beranikah para polisi, jaksa, dan hakim itu menindak kolega atau bekas atasannya?
Tak ada lagi 01 dan 02, kata Jokowi, yang ada hanya Garuda Pancasila.
Tuan Presiden, segera keluarkan amnesti, karena ini harapan satu-satunya bagi Nuril, setelah PK nya ditolak. Tunjukkan bahwa keadilan masih memihak korban, juga perempuan.
Badan Pusat Statistik (BPS ) sudah mewanti-wanti pemerintah agar waspada dengan kenaikan harga-harga terutama cabai, karena diperkirakan bakal memicu inflasi. 
Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pemilihan anggota KPI yang baru, terutama di tingkat Panitia Seleksi. Sedangkan LSM Remotivi menyoroti seleksi yang tidak transparan.
Untuk kemampuan batin tak jelas benar apa ukurannya dan bagaimana mengukurnya. Termasuk bagaimana mengukur perlakuan yang adil terhadap para istri juga anak-anaknya.
Bisnis perkebunan sawit untuk pendanaan terorisme ini mestinya membangunkan kesadaran semua pihak, mengenai bahayanya ancaman dari sel-sel tidur kelompok terorisme seperti Jemaah Islamiyah.
Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo tengah bulan lalu itu dicurigai berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI seperti era Orde Baru.
Kursi pimpinan KPK tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang berintegritas rendah, atau yang memiliki rekam jejak tercela, atau para pengangguran pemburu pekerjaan. 
Kekerasan itu menyebabkan jatuh korban luka hingga tewas. Angkanya juga tak main-main. Sebanyak lebih 650 orang tewas dan hampir 250 korban luka-luka.
Memang tak ada kewajiban untuk menghadiri undangan penyelenggara pemilu, tapi ada fatsun, kesantunan politik yang diabaikan.
Kita tutup semua celah-celah yang memberi ruang provokasi, ujaran kebencian, dan intoleransi. Kita persempit ruang gerak kelompok pemecah belah dan penyebar kabar bohong.
Seluruh pihak yang berperkara seyogyanya bisa menerima dengan legowo. Tidak perlu reaktif. Upaya hukum telah ditempuh sedemikian rupa. Hasilnya mesti dihormati bersama. 
Betapa terkejutnya kita melihat puluhan kontainer sampah melenggang masuk ke negeri ini. Pedihnya lagi sebagian diketahui mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).
Sepatutnya para pejabat itu menahan diri. Jangan sampai jaminan itu menjadi bumerang yang berbalik menyerang independensi penegak hukum. 
Jangan sampai aksi 21-22 Mei itu terulang kembali. Biarlah Yang Mulia Hakim Konstitusi ini bekerja sebaik-baiknya.
Penerbitan Perpres itu dimaksudkan memberi payung hukum pelibatan personil TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Hingga kini belum jelas benar apa sebenarnya yang diatur di sana.
Dengan pemerataan, semua sekolah memiliki kualitas dan daya tarik yang sama, tanpa perlu label favorit. Sehingga tidak ada lagi kecemburuan orang tua siswa dalam mengakses dunia pendidikan.
Polri menyebut peredaran hoax belakangan lebih dominan dilakukan melalui WA Grup ketimbang media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. 