Share This

Rekomendasi PBB

Indonesia akhirnya memutuskan untuk menjalankan 167 rekomendasi dari berbagai negara terkait pelaksanaan HAM di tanah air.

OPINI , EDITORIAL

Jumat, 22 Sep 2017 05:00 WIB

Mural Tentang HAM

Mural Tentang Pelanggaran HAM. (Antara)

Indonesia akhirnya memutuskan untuk menjalankan 167 rekomendasi dari berbagai negara terkait pelaksanaan HAM di tanah air. Pemerintah memastikan bakal menjalankan rekomendasi tersebut dalam 4 tahun mendatang. Ini adalah salah satu hasil dari Sidang Dewan HAM PBB ke-36 yang berlangsung kemarin. 

Di sidang Tinjauan Periodik Universal pada Mei lalu, Indonesia menerima total 225 rekomendasi - terbesar sepanjang partisipasi Indonesia dalam tinjauan ini. 150 rekomendasi langsung diadopsi pemerintah. 75 lainnya dibawa pulang karena isunya yang sensitif. 

Salah satunya soal kebijakan hukuman mati. Indonesia direkomendasikan untuk menghapus hukuman itu karena mencederai prinsip dasar penghargaan HAM. Tapi pemerintah bergeming. Pemerintah beralasan, hukuman mati perlu sebagai bentuk perang terhadap narkoba. Betul, narkoba itu berbahaya, tapi belum terlihat bagaimana hukuman mati membuat efek jera. Sebaliknya data Badan Narkotika Nasional BNN menunjukkan kasus pengguna narkoba justru terus meningkat meski puluhan orang telah eksekusi. Lalu buat apa dipertahankan?

Soal hukuman mati bukan satu-satunya yang disorot dunia dari Indonesia. Masih ada juga soal perlindungan terhadap hak kelompok LGBT dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. PR kita jelas masih banyak, dan Indonesia bakal terus diawasi dunia. Sementara di dalam negeri kita tahu betapa kasus HAM seperti tak jadi prioritas Pemerintahan Joko Widodo. Tinjauan Periodik dari Dewan PBB ini hendaknya terus dijadikan rujukan bagi Indonesia untuk terus memperbaiki kondisi HAM di tanah air. Dan Indonesia mesti berkomitmen menjalankan semua rekomendasi yang sudah diadopsi. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.