Share This

Masihkah Negara Menjamin Kebebasan Berekspresi?

Ekspresi yang menyangkut hal sensitif dan kritis, kerap dipandang sebagai tindak pidana yang harus dicegah atau dihukum. Apalagi jika aparat menghadapi tekanan dari massa garis keras.

OPINI , EDITORIAL

Selasa, 19 Sep 2017 05:30 WIB

Massa kepung kantor LBH Jakarta

Sekelompok massa mengepung dan berorasi di depan kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja).

Pengepungan dan penyerangan yang dilakukan sekelompok orang ke kantor LBH Jakarta beberapa hari lalu memunculkan pertanyaan: masihkah negara menjamin kebebasan berekspresi?

Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2000 telah mengesahkan perubahan kedua UUD 1945. Salah satunya, penambahan pasal 28E yang menjamin hak asasi manusia. "Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani." Pasal itu juga memastikan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Substansi dari jaminan konstitusi itu adalah tidak seorang pun, termasuk negara, berhak melarang orang lain menyampaikan pendapat sesuai dengan hak-hak universal dan prinsip demokrasi yang dianut negara ini.

Ini lantas dijabarkan melalui Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun selama 17 tahun, pelaksanaan Undang-undang itu justru melenceng dari semangat kebebasan berekspresi.

Aparat kepolisian justru kerap menggunakan undang-undang itu untuk menekan kebebasan berekspresi. Ekspresi yang menyangkut hal sensitif dan kritis, kerap dipandang sebagai tindak pidana yang harus dicegah atau dihukum. Apalagi jika aparat menghadapi tekanan dari massa garis keras. Aparat kerap menggunakan dalil tanpa izin, atau karena mendapat penolakan dari warga, atau karena ada ancaman gerakan massa lain.

Alhasil, dalam beberapa tahun terakhir kasus pembatasan kebebasan berekspresi terus terjadi. Pembubaran diskusi, pelarangan seminar, pemutaran film, bedah buku, dan lain-lain bertambah banyak. Belum lagi adanya ketentuan lain seperti Undang-undang ITE yang kerap dijadikan senjata untuk membungkam hak berekspresi.

Tidak heran, dalam lima tahun terakhir berbagai lembaga pegiat HAM mencatat penurunan indeks kebebasan berekspresi di Indonesia. Aparat kepolisian, TNI, maupun aparatur sipil yang merepresentasikan negara, justru jadi ancaman kebebasan berekspresi. Mereka telah mengebiri konstitusi.

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.