Share This

Angket

Perpanjangan itu malah makin mempertegas niatan sejumlah wakil rakyat itu untuk mengebiri KPK.

OPINI , EDITORIAL

Rabu, 27 Sep 2017 05:00 WIB

Tolak Angket KPK

Ilustrasi. Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK. (Antara)

Rapat paripurna para wakil rakyat di Senayan menyepakati perpanjangan masa kerja Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pansus beralasan perpanjangan diperlukan lantaran hingga masa kerja selama 2 bulan lembaga antirasuah tak juga mau memenuhi undangan. Kata mereka, KPK perlu hadir untuk mengkonfirmasi sejumlah temuan yang diperoleh Pansus.

Tapi perpanjangan itu kemarin tak berlangsung mulus. Setidaknya 4 fraksi menolaknya, bahkan 3 di antaranya memutuskan untuk keluar ruang sidang alias walk out. Alasannya beragam. Dari mulai tak diakomodirnya mekanisme sidang agar tiap fraksi menyampaikan sikap, sampai menilai laporan sementara yang disampaikan Pansus jelas menunjukkan upaya pelemahan KPK.

Dalam laporannya di Paripurna, Pansus memfokuskan penyelidikan terkait pengelolaan lembaga, kewenangan, sumber daya manusia dan anggaran. Tak satupun laporan itu menunjukkan adanya apresiasi atas kerja KPK memberantas kejahatan luar biasa bernama korupsi. Irama yang dimainkan Pansus melulu tak jauh dari nada tudingan: KPK gagal berantas korupsi.

Jadi, perpanjangan masa kerja itu tak jauh dari upaya memperkencang pelemahan KPK. Terus mencari-cari kesalahan lembaga antirasuah itu. Sebab, alasan perpanjangan lantaran KPK belum mengkonfimasi juga mengada-ada. Jauh hari KPK menegaskan hanya mau hadir di Senayan bila undangan datang dari mitra kerjanya di Komisi Hukum DPR.

Kalau KPK sudah tegas bersikap seperti itu, apa gunanya Pansus memaksakan diri memperpanjang masa kerjanya? Perpanjangan itu malah makin mempertegas niatan sejumlah wakil rakyat itu untuk mengebiri KPK; mengupayakan agar para penegak hukum itu kalah dalam perang melawan kejahatan luar biasa yang bernama korupsi. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.