Pidato Kenegaraan

Hak Asasi Manusia tak masuk daftar isi pidato kenegaraan presiden. Publik lantas bertanya, seriuskah pemerintah ingin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu?

OPINI | EDITORIAL

Jumat, 16 Agus 2019 00:43 WIB

Author

KBR

Presiden Jokowi di sidang MPR

Ilustrasi: Presiden Jokowi di sidang MPR (Foto: Antara)

Presiden Joko Widodo hari ini bakal menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), di Senayan, Jakarta. Tema pidatonya, SDM Unggul, Indonesia Maju.

Pidato ini menjadi salah satu cara pemerintah menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada parlemen dan rakyat.  Mulai dari ekonomi, pembangunan, kesehatan, keamanan dan HAM.

Khusus soal HAM, selama empat kali pidato kenegaraan sejak 2014, Jokowi hanya sedikit membahas perihal ini. Bahkan pada 2016-2017, urusan HAM tak masuk daftar isi pidato kenegaraan presiden. Publik lantas bertanya, seriuskah pemerintah ingin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu?

Ada banyak kasus HAM berat masa lalu yang pernah dijanjikan akan dituntaskan pemerintahan Jokowi, sesuai janji kampanyenya. Sebut saja kasus pembantaian 1965, Trisakti, Talangsari, dan penembakan misterius. Pada praktiknya, dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM hanya mondar-mandir dari Komnas HAM ke Kejaksaan.

Komnas HAM lantas memberi tiga catatan untuk pemerintahan Jokowi-JK. Satu di antaranya mandeknya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pada pidato kenegaraan hari ini, kita perlu mendorong Presiden Joko Widodo tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi, tapi juga menjawab banyak masalah di Indonesia, HAM salah satunya.

Para korban hingga kini tak henti-hentinya mengiba, termasuk lewat Aksi Kamisan di depan istana. Ayolah Jokowi, jangan biarkan pupus asa mereka. Jangan biarkan bangsa ini dihantui sejarah kelam masa lalu, yang hingga kini masih tak jelas penyelesaiannya. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - EDITORIAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 10

Jelang Pelantikan Presiden, Dari Pengamanan Hingga Larangan Demo

20 Tahun Lagi, Lapisan Tanah Subur di Dataran Dieng Diperkirakan Terkikis Habis

Kabar Baru Jam 8

PM Selandia Baru Akan Bersihkan Konten Ekstrimis di Dunia Online