Warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah melaksanakan salat Ied kemarin di tengah kepungan asap. Di Pontianak, jarak pandang hanya 700 meter. Kabupaten Aceh sudah pasang bendera siaga darurat bencana akibat asap. Kota Jambi berkabut. Sementara di Pekanbaru, 1200 warga kena Infeksi Saluran Pernafasan Atas, ISPA.
Perlu data lagi?
Pantauan satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menunjukkan lebih 700 titik api di Sumatera dan Kalimantan. Terburuk di Riau dengan lahan yang terdampak jilatan api sampai 200 hektar. Jumlah titik api yang dideteksi tahun ini sudah lebih daripada jumlah titik panas tahun lalu.
Data-data itu mesti dipakai untuk beraksi, bergerak. Pekan lalu Presiden Joko Widodo mengaku malu karena kabut asap jadi berita utama di negara tetangga. Tentu perlu lebih dari masa malu untuk bencana kabut asap yang terus merongrong negeri ini. Ketika bernafas saja susah, maka Pemerintah telah gagal menjalankan tugasnya menjaga hak hidup warga negaranya.
BMKG bilang, asap belum sampai ke Malaysia. Bagus. Tapi tidak lantas aksi kita jadi kendor. Warga kita yang kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari – itu yang harus jadi fokus perhatian sekarang. Tangani segera sebelum titik api meluas. Semua lini harus bergerak, cepat. Kita tak mau sejarah kelam kabut asap terparah tahun 2015 lalu kembali berulang.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.
Hak Asasi Manusia tak masuk daftar isi pidato kenegaraan presiden. Publik lantas bertanya, seriuskah pemerintah ingin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu?
Komentar JK sungguh tidak tepat di saat banyak pihak prihatin atas berlarutnya konflik kekerasan di Papua, khususnya Nduga.
Gagasan menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga pemberi mandat GBHN bagi presiden, ibarat mengembalikan demokrasi Indonesia ke masa Orde Baru.
Pendidikan tak melulu harus melalui ruang kelas atau sekolah. Pengetahuan, ketrampilan hidup, nalar bisa didapat dari mana saja. Pendidikan harus mudah dijangkau dan tak mendiskriminasi.
Jumlah titik api yang dideteksi tahun ini sudah lebih daripada jumlah titik panas tahun lalu.
Tak boleh lagi ada kongkalingkong atau main mata sehingga pabrik atau pengemudi tak patuh pada instruksi kepala daerahnya. 
Bukan hanya karena ini bikin malu, yang paling menderita dan menanggung rugi adalah mereka yang tinggal di wilayah rawan karhutla itu.
Sikapnya santun dan rendah hati. Kedalaman ilmu agamanya tidak ada yang meragukan. Begitu juga semangatnya mengajar santri tetap tinggi hingga akhir hayat. 
Inilah pecut bagi PLN untuk bertanggung jawab pada publik yang dilayaninya. Tanpa itu, PLN mungkin jumawa saja sebagai pengendali utama urusan kelistrikan. 
Listrik yang kita nikmati masih menggunakan energi fosil yang tak ramah lingkungan. Cadangannya pun segera habis. Tak perlu lagi diskusi soal betapa pentingnya listrik dari sumber energi terbarukan.
Tumpahan minyak terbawa angin dan arus laut hingga ke Bekasi, dan enam pulau di Kepulauan Seribu. Kebocoran minyak kemungkinan bertambah, lantaran sumur hingga kini belum bisa ditutup. 
Tiga hari sebelum rumahnya terbakar ada orang tidak dikenal mencari dirinya ke rumah. Kepada istrinya, laki-laki itu menanyakan nomor telepon Asnawi lalu berkeliling seperti memantau kondisi rumahnya
Nasib RUU PKS diambang ketidakpastian. Padahal, RUU itu menjadi harapan untuk mengisi kekosongan hukum bagi perlindungan para korban kekerasan dan pelecehan seksual. 
Dukungan juga datang dari berbagai organisasi. Termasuk pejabat Pemerintah Pusat dan Provinsi memberikan dukungan bagi Romi. Tapi, Pemkab Solok Selatan bergeming.
Jumlah sampah plastik naik 3% dalam tiga tahun belakangan. Hati pun pilu setiap kali mendengar kabar soal binatang yang mengira plastik adalah makanan… saking banyaknya sampah plastik di lautan. 
Hingga bulan ini sudah lebih dari 7 juta liter air disalurkan. Langkah lain, menyiapkan teknologi modifikasi cuaca. Tapi ini solusi sementara mengatasi krisis air.
Megawati berpesan agar Prabowo tidak sungkan bertamu lagi, termasuk untuk kepentingan politik.
Perusahaan pembiayaan milik Grup Astra, misalnya, mendapat hak akses terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK). 