Warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah melaksanakan salat Ied kemarin di tengah kepungan asap. Di Pontianak, jarak pandang hanya 700 meter. Kabupaten Aceh sudah pasang bendera siaga darurat bencana akibat asap. Kota Jambi berkabut. Sementara di Pekanbaru, 1200 warga kena Infeksi Saluran Pernafasan Atas, ISPA.
Perlu data lagi?
Pantauan satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menunjukkan lebih 700 titik api di Sumatera dan Kalimantan. Terburuk di Riau dengan lahan yang terdampak jilatan api sampai 200 hektar. Jumlah titik api yang dideteksi tahun ini sudah lebih daripada jumlah titik panas tahun lalu.
Data-data itu mesti dipakai untuk beraksi, bergerak. Pekan lalu Presiden Joko Widodo mengaku malu karena kabut asap jadi berita utama di negara tetangga. Tentu perlu lebih dari masa malu untuk bencana kabut asap yang terus merongrong negeri ini. Ketika bernafas saja susah, maka Pemerintah telah gagal menjalankan tugasnya menjaga hak hidup warga negaranya.
BMKG bilang, asap belum sampai ke Malaysia. Bagus. Tapi tidak lantas aksi kita jadi kendor. Warga kita yang kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari – itu yang harus jadi fokus perhatian sekarang. Tangani segera sebelum titik api meluas. Semua lini harus bergerak, cepat. Kita tak mau sejarah kelam kabut asap terparah tahun 2015 lalu kembali berulang.
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. 
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. 
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. 
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. 
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. 
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. 
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. 
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.