Ratusan ikan milik petambak di Karawang, Jawa Barat, mati. Penyebabnya diduga karena tumpahan minyak dari sumur Pertamina di perairan Karawang, yang meluber sejak 12 Juli. Tumpahan minyak juga menyebabkan ratusan nelayan tak bisa melaut.
Setidaknya ada 51 ribu barel minyak mencemari Laut Karawang. Tumpahan minyak terbawa angin dan arus laut hingga ke Bekasi, dan enam pulau di Kepulauan Seribu. Kebocoran minyak kemungkinan bertambah, lantaran sumur hingga kini belum bisa ditutup.
Namun, ini bukan perkara besar kecilnya tumpahan minyak. Faktanya minyak itu sudah kadung mencemari laut dan butuh penanganan segera. Publik belum lupa kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada 2018 lalu. Saat itu ada belasan ribu hektare mangrove terpapar, biota laut mati, hingga nelayan kehilangan mata pencaharian.
Pertamina mengaku butuh delapan minggu guna mematikan sumur minyak yang bocor. Sejumlah peralatan canggih diterjunkan mengatasi kebocoran. Tapi, kita patut ragu apakah bakal tepat waktu? Secepatnya, tentu lebih baik.
Kementerian ESDM harus menjalankan fungsi pengawasannya, juga DPR. Sesuai Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, pengawasan di antaranya meliputi konservasi sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan kaidah keteknikan yang baik.
Pertamina harus diperiksa agar kejadian serupa tak kembali mendera. Agar masyarakat tahu sumber masalahnya. Jika perlu polisi ikut serta. Dan sebaiknya, pemerintah segera mengoptimalkan potensi sumber daya terbarukan. Sudahi penggunaan energi fosil. Demi masa depan dan lingkungan lebih baik.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.
Hak Asasi Manusia tak masuk daftar isi pidato kenegaraan presiden. Publik lantas bertanya, seriuskah pemerintah ingin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu?
Komentar JK sungguh tidak tepat di saat banyak pihak prihatin atas berlarutnya konflik kekerasan di Papua, khususnya Nduga.
Gagasan menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga pemberi mandat GBHN bagi presiden, ibarat mengembalikan demokrasi Indonesia ke masa Orde Baru.
Pendidikan tak melulu harus melalui ruang kelas atau sekolah. Pengetahuan, ketrampilan hidup, nalar bisa didapat dari mana saja. Pendidikan harus mudah dijangkau dan tak mendiskriminasi.
Jumlah titik api yang dideteksi tahun ini sudah lebih daripada jumlah titik panas tahun lalu.
Tak boleh lagi ada kongkalingkong atau main mata sehingga pabrik atau pengemudi tak patuh pada instruksi kepala daerahnya. 
Bukan hanya karena ini bikin malu, yang paling menderita dan menanggung rugi adalah mereka yang tinggal di wilayah rawan karhutla itu.
Sikapnya santun dan rendah hati. Kedalaman ilmu agamanya tidak ada yang meragukan. Begitu juga semangatnya mengajar santri tetap tinggi hingga akhir hayat. 
Inilah pecut bagi PLN untuk bertanggung jawab pada publik yang dilayaninya. Tanpa itu, PLN mungkin jumawa saja sebagai pengendali utama urusan kelistrikan. 
Listrik yang kita nikmati masih menggunakan energi fosil yang tak ramah lingkungan. Cadangannya pun segera habis. Tak perlu lagi diskusi soal betapa pentingnya listrik dari sumber energi terbarukan.
Tumpahan minyak terbawa angin dan arus laut hingga ke Bekasi, dan enam pulau di Kepulauan Seribu. Kebocoran minyak kemungkinan bertambah, lantaran sumur hingga kini belum bisa ditutup. 
Tiga hari sebelum rumahnya terbakar ada orang tidak dikenal mencari dirinya ke rumah. Kepada istrinya, laki-laki itu menanyakan nomor telepon Asnawi lalu berkeliling seperti memantau kondisi rumahnya
Nasib RUU PKS diambang ketidakpastian. Padahal, RUU itu menjadi harapan untuk mengisi kekosongan hukum bagi perlindungan para korban kekerasan dan pelecehan seksual. 
Dukungan juga datang dari berbagai organisasi. Termasuk pejabat Pemerintah Pusat dan Provinsi memberikan dukungan bagi Romi. Tapi, Pemkab Solok Selatan bergeming.
Jumlah sampah plastik naik 3% dalam tiga tahun belakangan. Hati pun pilu setiap kali mendengar kabar soal binatang yang mengira plastik adalah makanan… saking banyaknya sampah plastik di lautan. 
Hingga bulan ini sudah lebih dari 7 juta liter air disalurkan. Langkah lain, menyiapkan teknologi modifikasi cuaca. Tapi ini solusi sementara mengatasi krisis air.