Kewajiban memberikan mahar berupa sejumlah uang atau barang kepada mempelai sudah lama diserap menjadi istilah negatif di dunia politik. Mahar bisa berarti suap atau grafitifikasi untuk mendapat kesempatan, jabatan atau kedudukan. Jumlahnya tergantung posisi yang ingin diraih. Makin tinggi, tentu makin besar jumlahnya.
Pada awal tahun ini eks Ketua Umum PSS La Nyalla Mattalitti mengaku dimintai mahar Rp 40 miliar agar bisa maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Dia mengaku sudah menyiapkan uang Rp 300 miliar untuk melicinkan jalannya di Pilkada serentak Juni lalu.
La Nyalla berkicau lantaran diminta segera menyerahkan mahar itu. Sementara dia hanya mau memberikan uang bila namanya sudah didaftarkan ke KPU oleh partai Gerindra. Tapi kasus yang cukup menghebohkan itu lantas menguap begitu saja. Penyebabnya La Nyalla tak pernah memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur.
Belajar dari kasus di Jawa Timur itu, ada baiknya Bawaslu segera bertindak cepat atas dugaan mahar Rp 1 triliun yang digelontorkan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Apalagi Sandi disebut-sebut menyediakan biaya kampanye serta bantuan untuk tim pemenangan dan tim pengusung.
Ini perlu segera diklarifikasi. Jangan sampai ajang demokrasi jadi arena transaksi. Sejumlah nama yang disebut mengetahui hal itu bisa segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Tujuannya agar kasus tak menguap, dan membuat pemilih apatis dengan calon yang akan berkompetisi. Bawaslu mesti segera menuntaskan kasus ini sebelum KPU menetapkan pasangan Capres pada 20 September mendatang.
Bila terindikasi dan didukung bukti kuat melakukan korupsi harus berani menindaknya. Beranikah para polisi, jaksa, dan hakim itu menindak kolega atau bekas atasannya?
Tak ada lagi 01 dan 02, kata Jokowi, yang ada hanya Garuda Pancasila.
Tuan Presiden, segera keluarkan amnesti, karena ini harapan satu-satunya bagi Nuril, setelah PK nya ditolak. Tunjukkan bahwa keadilan masih memihak korban, juga perempuan.
Badan Pusat Statistik (BPS ) sudah mewanti-wanti pemerintah agar waspada dengan kenaikan harga-harga terutama cabai, karena diperkirakan bakal memicu inflasi. 
Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pemilihan anggota KPI yang baru, terutama di tingkat Panitia Seleksi. Sedangkan LSM Remotivi menyoroti seleksi yang tidak transparan.
Untuk kemampuan batin tak jelas benar apa ukurannya dan bagaimana mengukurnya. Termasuk bagaimana mengukur perlakuan yang adil terhadap para istri juga anak-anaknya.
Bisnis perkebunan sawit untuk pendanaan terorisme ini mestinya membangunkan kesadaran semua pihak, mengenai bahayanya ancaman dari sel-sel tidur kelompok terorisme seperti Jemaah Islamiyah.
Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo tengah bulan lalu itu dicurigai berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI seperti era Orde Baru.
Kursi pimpinan KPK tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang berintegritas rendah, atau yang memiliki rekam jejak tercela, atau para pengangguran pemburu pekerjaan. 
Kekerasan itu menyebabkan jatuh korban luka hingga tewas. Angkanya juga tak main-main. Sebanyak lebih 650 orang tewas dan hampir 250 korban luka-luka.
Memang tak ada kewajiban untuk menghadiri undangan penyelenggara pemilu, tapi ada fatsun, kesantunan politik yang diabaikan.
Kita tutup semua celah-celah yang memberi ruang provokasi, ujaran kebencian, dan intoleransi. Kita persempit ruang gerak kelompok pemecah belah dan penyebar kabar bohong.
Seluruh pihak yang berperkara seyogyanya bisa menerima dengan legowo. Tidak perlu reaktif. Upaya hukum telah ditempuh sedemikian rupa. Hasilnya mesti dihormati bersama. 
Betapa terkejutnya kita melihat puluhan kontainer sampah melenggang masuk ke negeri ini. Pedihnya lagi sebagian diketahui mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).
Sepatutnya para pejabat itu menahan diri. Jangan sampai jaminan itu menjadi bumerang yang berbalik menyerang independensi penegak hukum. 
Jangan sampai aksi 21-22 Mei itu terulang kembali. Biarlah Yang Mulia Hakim Konstitusi ini bekerja sebaik-baiknya.
Penerbitan Perpres itu dimaksudkan memberi payung hukum pelibatan personil TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Hingga kini belum jelas benar apa sebenarnya yang diatur di sana.
Dengan pemerataan, semua sekolah memiliki kualitas dan daya tarik yang sama, tanpa perlu label favorit. Sehingga tidak ada lagi kecemburuan orang tua siswa dalam mengakses dunia pendidikan.
Polri menyebut peredaran hoax belakangan lebih dominan dilakukan melalui WA Grup ketimbang media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. 