Kewajiban memberikan mahar berupa sejumlah uang atau barang kepada mempelai sudah lama diserap menjadi istilah negatif di dunia politik. Mahar bisa berarti suap atau grafitifikasi untuk mendapat kesempatan, jabatan atau kedudukan. Jumlahnya tergantung posisi yang ingin diraih. Makin tinggi, tentu makin besar jumlahnya.
Pada awal tahun ini eks Ketua Umum PSS La Nyalla Mattalitti mengaku dimintai mahar Rp 40 miliar agar bisa maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Dia mengaku sudah menyiapkan uang Rp 300 miliar untuk melicinkan jalannya di Pilkada serentak Juni lalu.
La Nyalla berkicau lantaran diminta segera menyerahkan mahar itu. Sementara dia hanya mau memberikan uang bila namanya sudah didaftarkan ke KPU oleh partai Gerindra. Tapi kasus yang cukup menghebohkan itu lantas menguap begitu saja. Penyebabnya La Nyalla tak pernah memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur.
Belajar dari kasus di Jawa Timur itu, ada baiknya Bawaslu segera bertindak cepat atas dugaan mahar Rp 1 triliun yang digelontorkan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Apalagi Sandi disebut-sebut menyediakan biaya kampanye serta bantuan untuk tim pemenangan dan tim pengusung.
Ini perlu segera diklarifikasi. Jangan sampai ajang demokrasi jadi arena transaksi. Sejumlah nama yang disebut mengetahui hal itu bisa segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Tujuannya agar kasus tak menguap, dan membuat pemilih apatis dengan calon yang akan berkompetisi. Bawaslu mesti segera menuntaskan kasus ini sebelum KPU menetapkan pasangan Capres pada 20 September mendatang.
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. 
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. 
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. 
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. 
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. 
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. 
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. 
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.