Share This

Kontraproduktif

Meneriakkan jargon ‘ganti presiden’ ke tengah publik, di tengah mekanisme demokrasi yang sebetulnya juga sedang berjalan, jadi kontraproduktif.

OPINI , EDITORIAL

Senin, 27 Agus 2018 01:31 WIB

Massa menolak Neno Warisman

Massa menolak Neno Warisman yang akan mengikuti deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru (26/8). (Foto: Antara/Rony Muharrman).

Di Surabaya dan Pekanbaru, gerakan #2019GantiPresiden dibubarkan polisi. Massa peserta deklarasi ini di Surabaya sempat dilempari batu. Neno Warisman yang sudah mendarat di Pekanbaru untuk deklarasi ini dihadang massa sampai akhirnya harus kembali ke Jakarta. Sementara di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung, polisi juga melarang deklarasi ini karena dianggap banyak ditentang masyarakat. 

Konstitusi kita mengatur adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat - dan ini wajib jadi acuan polisi supaya tak cepat menyerah pada tekanan massa. Hal lain yang perlu ditelisik lebih jauh adalah KPU sudah menetapkan dua pasangan capres-cawapres yang akan berlaga di Pemilu Presiden tahun depan: Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta Prabowo dan Sandiaga Uno. Pilihannya ya dua itu saja. 

Kalau mau ganti presiden, tentu boleh saja, tapi lewat mekanisme demokrasi dan politik yang ada. Jadi ganti atau tidaknya pemimpin negara ini akan kita lihat sama-sama tahun depan. Semua ada waktunya - ada waktunya kampanye, ada waktunya memilih, dan ada waktunya kita lihat hasil pilihan langsung rakyat bersama-sama. 

Ini juga soal demokrasi; ketika penggantian presiden dilakukan lewat Pilpres, di mana rakyat bisa langsung memilih dan menentukan siapa pemimpin mereka. Meneriakkan jargon ‘ganti presiden’ ke tengah publik, di tengah mekanisme demokrasi yang sebetulnya juga sedang berjalan, jadi kontraproduktif. 

Ini saatnya kita punya kandidat pemimpin yang memperebutkan hati kita dengan program, visi dan misi yang jelas serta konkrit. Kita butuh pemimpin yang tak sekadar memperlakukan para pemilih sebagai angka yang mudah dirayu dengan sentimen-sentimen tertentu. Kita perlu pemimpin cerdas, seperti juga kita perlu belajar jadi pemilih yang cerdas.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.