Tim Pencari Fakta (TPF) tidak berhasil mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Kemarin (17/7/2019) TPF merilis hasil investigasi yang mereka lakukan selama enam bulan. Tidak ada satu orang pun yang disebut menjadi pelaku. Dari 8 poin yang disampaikan, TPF lebih banyak memberikan rekomendasi.
Mengecewakan memang. Tidak ada yang signifikan dari pemaparan hasil TPF. Anehnya lagi, justru terkesan menyudutkan Novel. TPF menyebut motif balas dendam karena adanya dugaan penggunaan wewenang secara berlebihan yang dilakukan Novel ketika menangani kasus. Menurut TPF, sedikitnya ada 6 kasus berpotensi menimbulkan serangan balik. Kapolri direkomendasikan mendalami kemungkinan itu.
Rekomendasi lain kepada Kapolri adalah membentuk tim teknis berkemampuan spesifik. Tim ini guna mendalami fakta adanya keberadaan orang tidak dikenal yang mendatangi rumah Novel dan dua orang lainnya yang terlihat berada di dekat tempat wudlu Masjid Al Ihsan menjelang subuh April 2017 lalu. Ini terdengar agak aneh, sebab dari 65 orang anggota tim, lebih 50 orangnya berasal dari unsur kepolisian.
Jadi, demikanlah hasil pemeriksaan atas sekian banyak alat bukti, puluhan saksi, puluhan rekaman CCTV yang bahkan kabarnya juga melibatkan kepolisian Australia itu. Boro-boro mengarah pada pelaku intelektual, pelaku lapangan saja tidak seorang pun.
Saatnya memberi jalan bagi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta yang Independen , Presiden Jokowi?
Hak Asasi Manusia tak masuk daftar isi pidato kenegaraan presiden. Publik lantas bertanya, seriuskah pemerintah ingin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu?
Komentar JK sungguh tidak tepat di saat banyak pihak prihatin atas berlarutnya konflik kekerasan di Papua, khususnya Nduga.
Gagasan menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga pemberi mandat GBHN bagi presiden, ibarat mengembalikan demokrasi Indonesia ke masa Orde Baru.
Pendidikan tak melulu harus melalui ruang kelas atau sekolah. Pengetahuan, ketrampilan hidup, nalar bisa didapat dari mana saja. Pendidikan harus mudah dijangkau dan tak mendiskriminasi.
Jumlah titik api yang dideteksi tahun ini sudah lebih daripada jumlah titik panas tahun lalu.
Tak boleh lagi ada kongkalingkong atau main mata sehingga pabrik atau pengemudi tak patuh pada instruksi kepala daerahnya. 
Bukan hanya karena ini bikin malu, yang paling menderita dan menanggung rugi adalah mereka yang tinggal di wilayah rawan karhutla itu.
Sikapnya santun dan rendah hati. Kedalaman ilmu agamanya tidak ada yang meragukan. Begitu juga semangatnya mengajar santri tetap tinggi hingga akhir hayat. 
Inilah pecut bagi PLN untuk bertanggung jawab pada publik yang dilayaninya. Tanpa itu, PLN mungkin jumawa saja sebagai pengendali utama urusan kelistrikan. 
Listrik yang kita nikmati masih menggunakan energi fosil yang tak ramah lingkungan. Cadangannya pun segera habis. Tak perlu lagi diskusi soal betapa pentingnya listrik dari sumber energi terbarukan.
Tumpahan minyak terbawa angin dan arus laut hingga ke Bekasi, dan enam pulau di Kepulauan Seribu. Kebocoran minyak kemungkinan bertambah, lantaran sumur hingga kini belum bisa ditutup. 
Tiga hari sebelum rumahnya terbakar ada orang tidak dikenal mencari dirinya ke rumah. Kepada istrinya, laki-laki itu menanyakan nomor telepon Asnawi lalu berkeliling seperti memantau kondisi rumahnya
Nasib RUU PKS diambang ketidakpastian. Padahal, RUU itu menjadi harapan untuk mengisi kekosongan hukum bagi perlindungan para korban kekerasan dan pelecehan seksual. 
Dukungan juga datang dari berbagai organisasi. Termasuk pejabat Pemerintah Pusat dan Provinsi memberikan dukungan bagi Romi. Tapi, Pemkab Solok Selatan bergeming.
Jumlah sampah plastik naik 3% dalam tiga tahun belakangan. Hati pun pilu setiap kali mendengar kabar soal binatang yang mengira plastik adalah makanan… saking banyaknya sampah plastik di lautan. 
Hingga bulan ini sudah lebih dari 7 juta liter air disalurkan. Langkah lain, menyiapkan teknologi modifikasi cuaca. Tapi ini solusi sementara mengatasi krisis air.
Megawati berpesan agar Prabowo tidak sungkan bertamu lagi, termasuk untuk kepentingan politik.
Perusahaan pembiayaan milik Grup Astra, misalnya, mendapat hak akses terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK). 
Bagaimana bisa anak bergembira, bila kekerasan dan perundungan masih terjadi di lembaga pendidikan? 
Hakim MA menilai putusan-putusan sebelumnya sudah tepat: Pemerintah harus bertanggung jawab atas karhutla. 