Kementerian Pertahanan menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) tinggal menunggu diteken Presiden. Sekretaris Jenderal Kemenhan menyebut aturan itu sudah diparaf para menteri terkait. Sayangnya dia enggan membabar isi dari aturan tersebut.
Pada setahun silam, saat revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme mencuat, wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penindakan kasus terorisme. Penerbitan Perpres itu dimaksudkan memberi payung hukum pelibatan personil TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Hingga kini belum jelas benar apa sebenarnya yang diatur di sana.
Dalam sejumlah kasus terorisme, kepolisian juga melibatkan personil TNI. Tak perlu menggunakan Perpres atau lainnya. Operasi Tinombala penangkapan kelompok teroris pimpinan Santoso misalnya. Berkali-kali operasi yang mulai digelar pada awal 2016 itu diperpanjang. Hingga kini Satgas Tinombala masih memburu sisa-sisa kelompok itu.
Jadi, tidak ada urgensi membentuk satu komando khusus untuk memberantas terorisme. Apalagi sudah ada badan khusus juga pasukan khusus di kepolisian yang terampil menangani itu. Prestasi Densus 88 terhitung bagus dalam soal ini.
Lalu untuk apakah pemusatan Komando yang diisi pasukan elit dari tiga matra tersebut? Yang muncul kemudian adalah tudingan pemborosan anggaran, pasukan yang menganggur, dan mungkin gesekan antardua lembaga yang berebut memberantas terorisme.
Karena itu, pemerintah perlu segera membikin terang kepada publik isi Perpres tersebut. Tentu agar pemberantasan teroris bisa dilakukan dengan lebih mangkus dan sangkil.
Perusahaan pembiayaan milik Grup Astra, misalnya, mendapat hak akses terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK). 
Bagaimana bisa anak bergembira, bila kekerasan dan perundungan masih terjadi di lembaga pendidikan? 
Hakim MA menilai putusan-putusan sebelumnya sudah tepat: Pemerintah harus bertanggung jawab atas karhutla. 
Siapa pun tak mungkin lepas dari kritik. Kalau semua kritik dianggap menyerang, serta dibawa ke ranah hukum, tak bakal ada yang berani bicara terbuka atas apa pun.
TPF menyebut motif balas dendam karena adanya dugaan penggunaan wewenang secara berlebihan yang dilakukan Novel ketika menangani kasus. 
Jika selama enam bulan ini tim tidak bisa membeberkan nama pelaku atau dalang penyerangan Novel, tentu sangat mengecewakan. Artinya, tim gagal bekerja. Waktu dan anggaran terbuang tanpa hasil. 
Bila terindikasi dan didukung bukti kuat melakukan korupsi harus berani menindaknya. Beranikah para polisi, jaksa, dan hakim itu menindak kolega atau bekas atasannya?
Tak ada lagi 01 dan 02, kata Jokowi, yang ada hanya Garuda Pancasila.
Tuan Presiden, segera keluarkan amnesti, karena ini harapan satu-satunya bagi Nuril, setelah PK nya ditolak. Tunjukkan bahwa keadilan masih memihak korban, juga perempuan.
Badan Pusat Statistik (BPS ) sudah mewanti-wanti pemerintah agar waspada dengan kenaikan harga-harga terutama cabai, karena diperkirakan bakal memicu inflasi. 
Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pemilihan anggota KPI yang baru, terutama di tingkat Panitia Seleksi. Sedangkan LSM Remotivi menyoroti seleksi yang tidak transparan.
Untuk kemampuan batin tak jelas benar apa ukurannya dan bagaimana mengukurnya. Termasuk bagaimana mengukur perlakuan yang adil terhadap para istri juga anak-anaknya.
Bisnis perkebunan sawit untuk pendanaan terorisme ini mestinya membangunkan kesadaran semua pihak, mengenai bahayanya ancaman dari sel-sel tidur kelompok terorisme seperti Jemaah Islamiyah.
Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo tengah bulan lalu itu dicurigai berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI seperti era Orde Baru.
Kursi pimpinan KPK tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang berintegritas rendah, atau yang memiliki rekam jejak tercela, atau para pengangguran pemburu pekerjaan. 
Kekerasan itu menyebabkan jatuh korban luka hingga tewas. Angkanya juga tak main-main. Sebanyak lebih 650 orang tewas dan hampir 250 korban luka-luka.
Memang tak ada kewajiban untuk menghadiri undangan penyelenggara pemilu, tapi ada fatsun, kesantunan politik yang diabaikan.
Kita tutup semua celah-celah yang memberi ruang provokasi, ujaran kebencian, dan intoleransi. Kita persempit ruang gerak kelompok pemecah belah dan penyebar kabar bohong.
Seluruh pihak yang berperkara seyogyanya bisa menerima dengan legowo. Tidak perlu reaktif. Upaya hukum telah ditempuh sedemikian rupa. Hasilnya mesti dihormati bersama. 