Kembali Bersatu

Kita tutup semua celah-celah yang memberi ruang provokasi, ujaran kebencian, dan intoleransi. Kita persempit ruang gerak kelompok pemecah belah dan penyebar kabar bohong.

OPINI | EDITORIAL

Jumat, 28 Jun 2019 00:55 WIB

Author

KBR

Majelis Hakim MK membacakan putusan sidang PHPU

Majelis Hakim MK membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A).

Hiruk pikuk politik dalam negeri semoga bakal segera reda, setelah Mahkamah Konstitusi mengetuk palu keputusan sengketa Pemilu Presiden.

Malam tadi MK menolak upaya gugatan hukum yang diajukan kubu pendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno  atas kekalahannya dalam pemilu presiden.

Kita apresiasi sikap Prabowo - Sandi yang menyatakan menerima dan menghormati putusan para hakim konstitusi. Kita juga apresiasi sikap para pendukung masing-masing yang legowo.

Kini saatnya semua bersatu. Bersama berjuang demi bangsa dan negara yang lebih baik. Perjuangan membela negara tak boleh berhenti hanya karena kalah dalam kontestasi politik. Karena masih banyak tantangan dan persoalan yang harus diselesaikan bersama-sama. 

Kita tutup semua celah-celah yang memberi ruang provokasi, ujaran kebencian, dan intoleransi. Kita persempit ruang gerak kelompok pemecah belah dan penyebar kabar bohong. Juga semua anasir yang menyita energi bangsa selama ini.

Kita alihkan energi yang ada untuk mengawasi jalannya pemerintahan baru. Menagih janji-janji pemimpin  terpilih. Mengoreksi dan mengkritik jika menyimpang dari jalur. 

Selamat untuk pasangan Jokowi - Maruf Amin. Selamat untuk Prabowo - Sandi.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - EDITORIAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme