Share This

Memperkuat KPK

Menghadapi penolakan KPK untuk menghadirkan Miryam S Haryani, DPR mengancam melakukan proses hukum. Alasannya KPK menghina parlemen.

OPINI , EDITORIAL

Rabu, 21 Jun 2017 06:00 WIB

Kapolri dan Ketua KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo berjabat tangan dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di gedung KPK, Jakarta, (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Lembaga pemantau korupsi ICW mencatat setidaknya ada 16 upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut ICW setengah pelakunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Upaya itu dilakukan mulai dari mewacanakan lembaga antirasuah itu sebagai institusi ad hoc, revisi UU KPK, penolakan anggaran, sampai memaksakan penggunaan hak angket.

Awal pekan ini rapat Panitia Angket DPR membacakan surat penolakan KPK untuk menghadirkan Miryam S Haryani, tersangka sumpah palsu di persidangan kasus dugaan mega korupsi pengadaan KTP elektronik. KPK menilai permintaan DPR itu sebagai tindakan merintangi dan menghalangi proses hukum. Lembaga itu menggunakan dasar UU KPK yang menyatakan sebagai lembaga bersifat independen dari pengaruh kekuasaan mana pun. UU itu dengan jelas memberi kekuatan untuk bebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, atau pihak lain. Bebas dalam situasi dan alasan apapun dalam memproses kasus hukum, begitu undang-undang menegaskan.

Menghadapi penolakan itu, DPR mengancam melakukan proses hukum. Alasannya KPK menghina parlemen. Sembari itu bersikeras mengirim surat kedua untuk menghadirkan Miryam. Bila hingga surat ketiga KPK tak sudi menghadirkan, DPR akan meminta polisi memanggil paksa.

Belum juga permintaan pemanggilan paksa dilakukan,  Kapolri Tito Karnavian menyatakan penolakan. Tito beralasan hukum acara KUHAP tak mengatur soal itu. Dia melihat ada kerancuan hukum bila melaksanakan ancaman para wakil rakyat itu.

Penolakan KPK juga Kapolri patut diapresiasi. Tak sepatutnya parlemen mengintervensi proses hukum yang tengah dilakukan. Meminjam kata Presiden Jokowi pekan lalu, negeri ini perlu KPK yang kuat, KPK yang independen. Setidaknya untuk saat ini, hanya dengan itu perang melawan kejahatan luar biasa semacam korupsi bisa dimenangkan. Mereka yang ingin KPK lemah, patut diduga satu barisan dengan para garong uang negara. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.