Menghambat Laju Hoax

"Pembatasan macam begini memang seperti pedang bermata dua - mengendalikan misinformasi, tapi juga bisa mencegah orang mendapatkan informasi yang benar."

Sampai kemarin, akses pengiriman video dan gambar di media sosial dan sistem perpesanan masih kerap macet. Ini lantaran Pemerintah membatasi akses setelah rangkaian demonstrasi penolakan hasil rekapitulasi suara KPU sejak Selasa lalu. Kata Menko Polhukam Wiranto, pembatasan ini untuk menghindari penyebarluasan berita bohong dan mencegah provokasi. Pergerakan berita bohong memang sangat masif dan liar, dengan nada yang cenderung mengipasi emosi. 

Aksi 22 Mei kemarin adalah situasi yang sulit. Hoax menyerbu, situasi di lapangan kian panas. Ketika pembatasan diberlakukan, kiriman gambar dan video sontak macet. Tapi berkirim teks pun ikutan macet. Sri Lanka pernah berada dalam situasi serupa, setelah aksi terorisme terjadi April lalu. Media sosial diblok, tapi akibatnya banyak keluarga kesulitan saling berkomunikasi. Di tengah situasi yang tegang, kepanikan melanda ketika tak bisa tahu kabar keluarga.

Pembatasan macam begini memang seperti pedang bermata dua - mengendalikan misinformasi, tapi juga bisa mencegah orang mendapatkan informasi yang benar. Kita punya Pasal 28F di konstitusi yang menyebut setiap orang berhak memperoleh dan menyampaikan informasi. Kita juga sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang memberi ruang  bagi negara membatasi untuk hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Ingat, darurat. Artinya ada ukuran dan batasan yang harus dipenuhi, untuk menyatakan kondisi darurat, baru bisa beraksi. Kali ini, semua begitu mendadak. Pemerintah mesti segera tetapkan kapan pembatasan ini berakhir. Dampak atas pembatasan sudah terasa bagi pedagang online yang merugi besar. Dan ini tak bisa sebatas dihapus kata maaf oleh Menkominfo Rudiantara semalam. Hoax memang harus disetop, tapi jangan sampai hak publik atas informasi ikut tersandera. 

• hoax
• KPU
• media sosial