Ketika Pesta Usai

Saat ini yang terjadi adalah surplus demagog. Sekumpulan penghasut yang ada di banyak tempat, melalui banyak cara, beragam medium terus-menerus menyerukan keresahan.

OPINI , EDITORIAL

Jumat, 10 Mei 2019 00:05 WIB

Author

KBR

Kivlan Zein demo Bawaslu

Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zein berunjuk rasa menuntut diusutnya dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu RI. (Foto: Antara/Aditya Pradana Putra).

Pesta demokrasi kali ini seperti menemui jalan buntu. Masing-masing diiringi sorak-sorai para pendukungnya saling bersikeras menang dengan dasar penghitungan tak resmi. Padahal dari jauh hari, penyelenggara pesta sudah menegaskan untuk menunggu hasil rekapitulasi suara yang akan tuntas selambatnya pada 22 Mei mendatang. Mengapa sulit menunda nafsu berkuasa atau dinyatakan menang yang tinggal menunggu beberapa hari saja?

Rasanya sudah lama negeri ini defisit negarawan. Slogan siap menang  siap kalah hanya manis di mulut. Padahal jauh hari aturan sudah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan. Jalur penyelesaian sengketa juga ada di dalamnya. Lalu mengapa memilih jalur di luar itu atau menggunakan kekuatan negara untuk merepresi?

Saat ini yang terjadi adalah surplus demagog. Sekumpulan penghasut yang ada di banyak tempat, melalui banyak cara, beragam medium terus-menerus menyerukan keresahan. Mereka tak peduli dampaknya merenggangkan ikatan sebagai bangsa dan mencampakkan kemanusiaan di titik nadir.

Beberapa hari ini KPU  dan Bawaslu mendapat kawalan ekstra ketat dari aparat keamanan. Ancaman people power atau penggunaan pasal makar jadi penyebabnya. Maklum waktunya tinggal 12 hari lagi pesta usai. Masing-masing kubu merapatkan barisan dan memperkencang tekanan. Tak ada upaya sungguh-sungguh petinggi kedua kubu untuk sekadar menurunkan tensi atau  menahan pendukungnya turun ke jalan. Di berbagai daerah marak baliho ucapan selamat atau klaim kemenangan.

Jalan buntu itu harus dibongkar. Dimulai dengan menahan diri dari tindakan berlebihan juga pernyataan yang memancing serangan. Jalurnya sudah ada dan jelas disepakati sejak jauh hari oleh mereka peserta pesta demokrasi. Jadi, jangan gunakan cara selain melalui Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi bila tak mengamini penyelenggaraan atau  hasil pleno rekapitulasi Komisi Pemilihan Pemilu. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - EDITORIAL

Most Popular / Trending

Eps.2: Kuliah di UK, Cerita dari Rizki Putri Part 2

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17