DPR tengah mengupayakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa rampung dan disahkan Agustus nanti. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan revisi sudah dalam tahap sinkronisasi, finalisasi, tak ada lagi hal yang diperdebatkan. Sebetulnya masih ada beberapa bahasan tersisa; soal perluasan perzinaan, pencabulan dan penghinaan terhadap presiden. Namun Bambang memastikan UU KUHP ini tak bakal melahirkan diskriminasi, juga tak menyasar ruang privat.
Bulan Agustus sengaja dipilih supaya Indonesia punya UU KUHP sendiri di peringatan ulang tahunnya, tak lagi pakai UU pidana warisan kolonial. Karenanya, Panitia Kerja RUU KUHP dikabarkan segera memulai kembali pembahasan pekan ini. Bambang minta tak ada gangguan yang bikin pengesahan kembali gagal. Dia tak ingin pembahasan RKUHP kembali ke titik nol jika dilanjutkan pada DPR periode berikutnya. Jika masih ada yang perlu dikoreksi, perbaikan bisa dilakukan lewat uji materi di MK.
DPR yang tergesa begini agak bikin khawatir. Betul, siapa yang tak ingin UU ini rampung setelah hampir empat dekade lamanya dibahas? Tapi berlarutnya pembahasan dan keinginan memberi ‘kado spesial’ di hari Ulang Tahun bangsa bukan alasan masuk akal untuk menyegerakan pengesahan.
DPR mestinya fokus pada substansi kiritik yang dilayangkan kelompok masyarat atas sejumlah pasal yang dianggap bermasalah, mulai dari pasal karet yang membuka ruang persekusi hingga sejumlah poin yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Jangan sampai RKUHP jadi seperti ‘lagu lama kemasan baru’, yang masih mengandung ‘rasa’ kolonial di dalamnya.
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. 
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. 
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. 
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. 
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. 
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. 
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. 
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.