DPR tengah mengupayakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa rampung dan disahkan Agustus nanti. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan revisi sudah dalam tahap sinkronisasi, finalisasi, tak ada lagi hal yang diperdebatkan. Sebetulnya masih ada beberapa bahasan tersisa; soal perluasan perzinaan, pencabulan dan penghinaan terhadap presiden. Namun Bambang memastikan UU KUHP ini tak bakal melahirkan diskriminasi, juga tak menyasar ruang privat.
Bulan Agustus sengaja dipilih supaya Indonesia punya UU KUHP sendiri di peringatan ulang tahunnya, tak lagi pakai UU pidana warisan kolonial. Karenanya, Panitia Kerja RUU KUHP dikabarkan segera memulai kembali pembahasan pekan ini. Bambang minta tak ada gangguan yang bikin pengesahan kembali gagal. Dia tak ingin pembahasan RKUHP kembali ke titik nol jika dilanjutkan pada DPR periode berikutnya. Jika masih ada yang perlu dikoreksi, perbaikan bisa dilakukan lewat uji materi di MK.
DPR yang tergesa begini agak bikin khawatir. Betul, siapa yang tak ingin UU ini rampung setelah hampir empat dekade lamanya dibahas? Tapi berlarutnya pembahasan dan keinginan memberi ‘kado spesial’ di hari Ulang Tahun bangsa bukan alasan masuk akal untuk menyegerakan pengesahan.
DPR mestinya fokus pada substansi kiritik yang dilayangkan kelompok masyarat atas sejumlah pasal yang dianggap bermasalah, mulai dari pasal karet yang membuka ruang persekusi hingga sejumlah poin yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Jangan sampai RKUHP jadi seperti ‘lagu lama kemasan baru’, yang masih mengandung ‘rasa’ kolonial di dalamnya.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.
Hak Asasi Manusia tak masuk daftar isi pidato kenegaraan presiden. Publik lantas bertanya, seriuskah pemerintah ingin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu?
Komentar JK sungguh tidak tepat di saat banyak pihak prihatin atas berlarutnya konflik kekerasan di Papua, khususnya Nduga.
Gagasan menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga pemberi mandat GBHN bagi presiden, ibarat mengembalikan demokrasi Indonesia ke masa Orde Baru.
Pendidikan tak melulu harus melalui ruang kelas atau sekolah. Pengetahuan, ketrampilan hidup, nalar bisa didapat dari mana saja. Pendidikan harus mudah dijangkau dan tak mendiskriminasi.
Jumlah titik api yang dideteksi tahun ini sudah lebih daripada jumlah titik panas tahun lalu.
Tak boleh lagi ada kongkalingkong atau main mata sehingga pabrik atau pengemudi tak patuh pada instruksi kepala daerahnya. 
Bukan hanya karena ini bikin malu, yang paling menderita dan menanggung rugi adalah mereka yang tinggal di wilayah rawan karhutla itu.
Sikapnya santun dan rendah hati. Kedalaman ilmu agamanya tidak ada yang meragukan. Begitu juga semangatnya mengajar santri tetap tinggi hingga akhir hayat. 
Inilah pecut bagi PLN untuk bertanggung jawab pada publik yang dilayaninya. Tanpa itu, PLN mungkin jumawa saja sebagai pengendali utama urusan kelistrikan. 
Listrik yang kita nikmati masih menggunakan energi fosil yang tak ramah lingkungan. Cadangannya pun segera habis. Tak perlu lagi diskusi soal betapa pentingnya listrik dari sumber energi terbarukan.
Tumpahan minyak terbawa angin dan arus laut hingga ke Bekasi, dan enam pulau di Kepulauan Seribu. Kebocoran minyak kemungkinan bertambah, lantaran sumur hingga kini belum bisa ditutup. 
Tiga hari sebelum rumahnya terbakar ada orang tidak dikenal mencari dirinya ke rumah. Kepada istrinya, laki-laki itu menanyakan nomor telepon Asnawi lalu berkeliling seperti memantau kondisi rumahnya
Nasib RUU PKS diambang ketidakpastian. Padahal, RUU itu menjadi harapan untuk mengisi kekosongan hukum bagi perlindungan para korban kekerasan dan pelecehan seksual. 
Dukungan juga datang dari berbagai organisasi. Termasuk pejabat Pemerintah Pusat dan Provinsi memberikan dukungan bagi Romi. Tapi, Pemkab Solok Selatan bergeming.
Jumlah sampah plastik naik 3% dalam tiga tahun belakangan. Hati pun pilu setiap kali mendengar kabar soal binatang yang mengira plastik adalah makanan… saking banyaknya sampah plastik di lautan. 
Hingga bulan ini sudah lebih dari 7 juta liter air disalurkan. Langkah lain, menyiapkan teknologi modifikasi cuaca. Tapi ini solusi sementara mengatasi krisis air.