Informasi Publik

Mahkamah Agung malah menguatkan putusan tersebut: bahwa informasi harus dibuka. Dan, lagi-lagi Kementerian Agraria tak segera menjalankan putusan lembaga peradilan tertinggi di negeri ini.

OPINI | EDITORIAL

Selasa, 26 Mar 2019 00:40 WIB

Author

KBR

Gedung Mahkaham Agung

Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung (Foto: MA)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang tak juga membuka data Hak Guna Usaha (HGU) sawit  di Kalimantan. Padahal hampir 3 tahun lalu, Komisi Informasi Publik  telah memutuskan informasi HGU tersebut merupakan  hak publik yang disajikan setiap saat sesuai ketentuan UU. Informasi yang harus dibuka terdiri dari; nama pemegang izin,  lokasi, luas, komoditas, dan peta areal HGU dilengkapi titik koordinat.

Alih-alih melaksanakan putusan, pemerintah memilih  banding. Tapi, hingga tingkat Mahkamah Agung  malah menguatkan putusan tersebut: bahwa informasi harus dibuka. Dan, lagi-lagi Kementerian Agraria tak segera menjalankan putusan lembaga peradilan tertinggi di negeri ini.

Dua tahun berlalu setelah putusan MA, pengabaian itu tak sekadar  pengabaian hukum. Ironis, pemerintah yang seharusnya taat hukum malah melalaikan kewajiban ini. Padahal informasi HGU merupakan  kunci tata kelola lahan dan kehutanan. Keterbukaan tentu bisa jadi sarana  mencegah atau setidaknya mengurangi kongkalikong, korupsi perizinan dan juga konflik lahan.

Jadi, jangan heran bila kemudian sejumlah organisasi lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Buka Data HGU, mempidanakan Menteri Agraria. Tindakan itu tak sekadar mengabaikan putusan MA. Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik  mengancam kurungan penjara bagi mereka yang sengaja  menyembunyikan informasi publik.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - EDITORIAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap