Share This

Kekayaan

Sesungguhnya tak butuh keberanian untuk itu. Menjalankan kewajiban seperti melaporkan kekayaan, tentu bagian dari amanah jabatan yang mesti dijunjung tinggi.

OPINI , EDITORIAL

Selasa, 27 Mar 2018 10:09 WIB

Ilustrasi: KPK

Ilustrasi: KPK

Hingga empat hari jelang akhir batas waktu melaporkan kekayaan, masih ada 100 ribu lebih penyelenggara negara yang belum menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari lebih 315 ribu yang wajib lapor,  saat ini tingkat kepatuhan baru sekitar 78 persen. Anggota DPRD menduduki tempat terendah dengan tingkat kepatuhan  hanya 28 persen. Tingkat kepatuhan tertinggi berada di lembaga yudikatif dengan angka hampir 95 persen.

Masih banyaknya penyelenggara negara yang tak patuh pada kewajibannya membuat KPK kemarin memajang spanduk raksasa. "Berani Lapor Hebat" begitu bunyi spanduk itu. Sesungguhnya tak butuh keberanian untuk itu. Menjalankan kewajiban seperti melaporkan kekayaan, tentu bagian dari amanah jabatan yang mesti dijunjung tinggi. 

Bila hingga batas waktu seratusan ribu pejabat itu belum juga melaporkan kekayaan, KPK sepatutnya segera mengumumkan. Selain sanksi moral, pengumuman juga jadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Kalau kewajiban untuk melaporkan kekayaan sendiri tak dilakukan, bagaimana publik bisa percaya kekuasaan yang diembannya digunakan untuk kepentingan masyarakat? 

Pejabat semacam itu sepatutnya segera dievaluasi. Bila jabatan diperoleh karena diangkat, patut dipikirkan untuk segera diganti yang lebih amanah. Kalau jabatan diperoleh karena pemilihan umum atau daerah, dicatat dan diingat agar kelak tak terpilih lagi. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.