Share This

Jokowi dan Demonstrasi

Sikap Presiden Jokowi terhadap demonstran yang terkesan pilih-pilih itu bisa menimbulkan pertanyaan: apakah itu kemauan Presiden sendiri atau kepentingan orang-orang di sekelilingnya?

OPINI , EDITORIAL

Rabu, 28 Mar 2018 09:52 WIB

Ilustrasi: Aksi Kamisan di depan Istana

Ilustrasi: Sudah 11 tahun Aksi Kamisan di depan Istana, tidak pernah diterima langsung oleh Presiden Jokowi. (Foto: Antara)

Berbagai media kemarin mengangkat berita Presiden Joko Widodo menerima perwakilan pengemudi angkutan ojek berbasis aplikasi. 

Jokowi mendengarkan keluh kesah mereka di Istana. Sementara, ratusan atau ribuan pengemudi ojek online lainnya menggelar aksi di depan Istana.

Sudah cukup lama publik tidak melihat lakon seperti itu; seorang presiden mendengarkan keluh kesah rakyat secara langsung di Istana. Jadi, tindakan seperti itu patut diapresiasi. 

Tapi, semestinya Presiden dan orang-orang di sekitarnya tidak pilih-pilih ketika menerima demonstran. 

Publik jelas tidak tahu, apa alasan Presiden mau menerima demonstran dari pengemudi ojek atau lainnya. Tapi, di sisi lain belum pernah sekalipun menerima demonstran dari Aksi Kamisan yang sudah 500-an kali menggelar aksi di depan Istana selama 11 tahun untuk menuntut keadilan.

Juga aksi-aksi lain dari masyarakat yang menuntut hak dan keadilan yang terabaikan. 

Sikap Presiden Jokowi terhadap demonstran yang terkesan pilih-pilih itu bisa menimbulkan pertanyaan: apakah itu kemauan Presiden sendiri atau kepentingan orang-orang di sekelilingnya? Apakah Jokowi hanya akan menemui demonstran atau masyarakat yang menguntungkan nama baiknya terutama menjelang Pemilu 2019? 

Menyaksikan para ibu dan para keluarga korban pelanggaran HAM berpanas-panasan di seberang Istana selama lebih dari 500 kali tanpa sekalipun ditemui Presiden, barangkali bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana cara pandang Presiden Jokowi atau lingkungan Istana terhadap demonstran. 

Bahwa kepedulian pemerintah terhadap demonstran, tetap mempertimbangkan untung rugi secara politik bagi Jokowi atau orang-orang di sekitarnya. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.