Deklarasi Damai untuk Siapa?

Para korban patut marah. 30 tahun peristiwa terjadi dan berlalu, tak ada perhatian untuk mereka, tiba-tiba muncul deklarasi damai.

OPINI , EDITORIAL

Selasa, 26 Feb 2019 00:36 WIB

Author

KBR

Aksi Kamisan di Bandung tuntut penuntasan kasus Talangsari

Aksi Kamisan di Bandung menuntut segera dituntaskanya kasus pelanggaran HAM di Talangsari, Lampung pada 1989(Foto: Antara/Novrian Arbi).

Paguyuban Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Talangsari geram. Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Kemenko Polhukam pekan lalu datang ke Lampung Timur dan digelarlah deklarasi damai bersama dengan pemerintahan daerah setempat. Para korban patut marah. 30 tahun peristiwa terjadi dan berlalu, tak ada perhatian untuk mereka, tiba-tiba muncul deklarasi damai.

Kecaman juga datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia . Tindakan Kemenko Polhukam itu dinilai mengabaikan proses  hukum yang tengah berjalan. Sebelumnya, Komnas telah menyerahkan bukti permulaan hasil penyelidikan kasus Talangsari  untuk diteruskan ke penyidikan alias proses hukum. Tapi Kejaksaan tak meneruskan penyidikan malah mengembalikan berkas. Itu sebab,  Komnas HAM mendesak Kantor Menko Polhukam  mendorong agar Kejaksaan Agung menindaklanjuti penyelidikan itu.

Prasangka pun muncul. Tindakan Kantor Menko tersebut dinilai malah  mengadu domba warga. Antara mereka yang menjadi korban dan menginginkan penuntasan kasus dengan warga lainnya. Pemerintah juga ditengarai berupaya cuci tangan dari tanggung jawabnya memenuhi hak-hak para korban sesuai dengan dengan prinsip kemanusiaan berdasarkan keadilan sosial.

Tudingan itu mesti segera  disikapi pemerintah. Melanggengkan impunitas atau menuntaskan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.