Soal Papua

"Kasus kekerasan di Papua tak bisa selesai dengan membangun jalan. Sementara kasus gizi buruk dan campak yang menyebabkan 70-an anak meninggal sekarang jadi sorotan internasional. "

Indonesia akan kedatangan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein. Kunjungan awal Februari ini adalah hasil lobi Kementerian Luar Negeri, sehingga Zeid memperpanjang lawatannya ke negara-negara Pasifik dan mampir ke Indonesia. Pemerintah tentu ingin menunjukkan rapor biru di bidang HAM. Pada 2015 dan 2016 lalu, Zeid melayangkan surat kepada Menteri Luar Negeri, mempertanyakan kebijakan hukuman mati dan kondisi di Papua. 

Soal Papua, Pemerintah bakal sulit berkelit dari campur tangan negara lain. Pada sidang Dewan HAM PBB September tahun lalu, negara-negara seperti Australia dan negara di Kepulauan Pasifik tegas meminta Indonesia menghentikan aksi kekerasan, penangkapan dan pembunuhan yang menimpa rakyat Papua. Juga, untuk mengundang Pelapor Khusus PBB untuk masuk Papua. Tapi Pemerintah menolak dan meminta negara lain tak ikut campur atas persoalan di Bumi Cendrawasih. 

Pekan depan, Komisioner Tinggi HAM PBB sampai di Indonesia. Yang disodorkan jangan hanya cerita manis infrastruktur di Papua atau dana otonomi khusus yang mencapai Rp 7,9 triliun tahun lalu. Kasus kekerasan di Papua tak bisa selesai dengan membangun jalan. Sementara kasus gizi buruk dan campak yang menyebabkan 70-an anak meninggal sekarang jadi sorotan internasional. 

Pemerintah mesti serius menyelesaikan masalah Papua. Presiden Joko Widodo sejak awal menunjukkan gestur positif soal Papua, dan itu mesti diwujudkan secara nyata. Para pembantunya juga tak perlu alergi pada kritik, termasuk dari negara-negara Pasifik. Terus menutup mata dan telinga hanya akan memperburuk citra Indonesia. PR Menkopolhukkam Wiranto pun tak main-main: 3 kasus pelanggaran HAM di Papua dan Dialog Jakarta-Papua. Ini juga ‘kerja kerja kerja’ yang ingin kita lihat hasilnya.  

• gizi buruk papua
• Kekerasan di Papua
• Zeid Ra'ad Al Hussein
• Komisioner Tinggi HAM PBB
• proyek infrastruktur