Share This

Rekonsiliasi

Begitu juga keluarga korban yang tidak punya sandaran hidup. Bahkan korban atau keluarga korban bom Thamrin 2016 hingga kini belum mendapat kompensasi dari pemerintah.

OPINI , EDITORIAL

Rabu, 28 Feb 2018 05:28 WIB

Ilustrasi: Menolak radikalisme dan terorisme

Ilustrasi: Menolak radikalisme dan terorisme

Hari ini puluhan atau ratusan orang bekas narapidana teroris berkumpul di Jakarta. Kementerian Politik Hukum dan Keamanan hendak mempertemukan mereka dengan korban atau keluarga korban tewas hasil ulah mereka.

Dalam pertemuan itu, para bekas teroris yang sudah sadar itu akan menyampaikan permintaan maaf terhadap para korban.

Langkah pemerintah ini patut diapresiasi, sebagai upaya lanjutan deradikalisasi sekaligus memutus kemungkinan kemungkinan adanya dendam. Karena luka hati lebih sulit disembuhkan dari pada luka fisik. 

Namun jangan sampai pertemuan itu hanya sekadar seremonial. Ada pekerjaan rumah yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan pemerintah, yaitu memperhatikan nasib kehidupan mereka, baik pelaku atau keluarga pelaku, serta korban maupun keluarga korban. 

Banyak korban teror yang mengalami cacat dan masa depannya tak lagi cerah. Terutama korban anak-anak. Mereka butuh jaminan hidup dari pemerintah. Banyak juga korban teror yang harus menanggung biaya pengobatan sendiri selama bertahun-tahun hingga kini, seperti beberapa korban bom Bali I. 

Begitu juga keluarga korban yang tidak punya sandaran hidup. Bahkan korban atau keluarga korban bom Thamrin 2016 hingga kini belum mendapat kompensasi dari pemerintah. 

Memang, pengajuan kompensasi bagi korban atau keluarga korban teroris membutuhkan dasar hukum berupa putusan pengadilan. Namun pemerintah atau lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mestinya lebih berinisiatif mengupayakan agar ada dana bantuan bagi mereka, terutama bantuan pengobatan gratis bagi korban yang butuh perawatan dalam jangka panjang. 

Bagi bekas narapidana teroris yang sudah bebas, atau keluarga pelaku, pemerintah juga berkewajiban memperhatikan agar mereka tetap bisa hidup layak dan jauh dari paham radikal, agar tidak lagi terjerumus ke dunia kekerasan atas nama agama. 

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.