Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial kepada keluarga eks terpidana kasus terorisme. Kata Menteri Sosial Idrus Marham, perlindungan sosial itu diperlukan lantaran eks terpidana kebanyakan tergolong keluarga miskin. Bantuan diberikan sebagai bagian dari program deradikalisasi.
Pemerintah ingin memastikan para eks narapidana kasus terorisme bisa mendapat pekerjaan usai keluar dari bui. Itu sebab, pemerintah juga mengupayakan bekas napi bisa memiliki keahlian atau pekerjaan untuk menyambung hidup. Tujuannya agar mereka tak kembali ke jaringan penebar ketakutan dan kembali melakukan aksi kekerasan.
Memberikan bantuan bagi orang yang tak mampu tentu suatu langkah yang terpuji. Apalagi, keluarga yang seringkali tak ada sangkut pautnya atas perbuatan si terpidana bisa juga kena dampak sosial. Kepada mereka ini, sepatutnya rehabilitasi juga dilakukan.
Kuncinya, selektif memberi bantuan. Misalnya, bantuan kemanusiaan tidak sepatutnya diberikan pada mereka yang turun temurun atau berulangkali terlibat dalam aksi terorisme. Alih-alih sadar, jangan-jangan bantuan yang diberikan malah akan kembali dijadikan modal untuk melakukan aksi teror.
Selain itu patut juga dipikirkan bantuan bagi mereka yang menjadi korban aksi teror. Jangan sampai, sudah menjadi korban aksi kekerasan, tak ada bantuan yang mampir bagi keluarga yang kehilangan.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.
Hak Asasi Manusia tak masuk daftar isi pidato kenegaraan presiden. Publik lantas bertanya, seriuskah pemerintah ingin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu?
Komentar JK sungguh tidak tepat di saat banyak pihak prihatin atas berlarutnya konflik kekerasan di Papua, khususnya Nduga.
Gagasan menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga pemberi mandat GBHN bagi presiden, ibarat mengembalikan demokrasi Indonesia ke masa Orde Baru.
Pendidikan tak melulu harus melalui ruang kelas atau sekolah. Pengetahuan, ketrampilan hidup, nalar bisa didapat dari mana saja. Pendidikan harus mudah dijangkau dan tak mendiskriminasi.
Jumlah titik api yang dideteksi tahun ini sudah lebih daripada jumlah titik panas tahun lalu.
Tak boleh lagi ada kongkalingkong atau main mata sehingga pabrik atau pengemudi tak patuh pada instruksi kepala daerahnya. 
Bukan hanya karena ini bikin malu, yang paling menderita dan menanggung rugi adalah mereka yang tinggal di wilayah rawan karhutla itu.
Sikapnya santun dan rendah hati. Kedalaman ilmu agamanya tidak ada yang meragukan. Begitu juga semangatnya mengajar santri tetap tinggi hingga akhir hayat. 
Inilah pecut bagi PLN untuk bertanggung jawab pada publik yang dilayaninya. Tanpa itu, PLN mungkin jumawa saja sebagai pengendali utama urusan kelistrikan. 
Listrik yang kita nikmati masih menggunakan energi fosil yang tak ramah lingkungan. Cadangannya pun segera habis. Tak perlu lagi diskusi soal betapa pentingnya listrik dari sumber energi terbarukan.
Tumpahan minyak terbawa angin dan arus laut hingga ke Bekasi, dan enam pulau di Kepulauan Seribu. Kebocoran minyak kemungkinan bertambah, lantaran sumur hingga kini belum bisa ditutup. 
Tiga hari sebelum rumahnya terbakar ada orang tidak dikenal mencari dirinya ke rumah. Kepada istrinya, laki-laki itu menanyakan nomor telepon Asnawi lalu berkeliling seperti memantau kondisi rumahnya
Nasib RUU PKS diambang ketidakpastian. Padahal, RUU itu menjadi harapan untuk mengisi kekosongan hukum bagi perlindungan para korban kekerasan dan pelecehan seksual. 
Dukungan juga datang dari berbagai organisasi. Termasuk pejabat Pemerintah Pusat dan Provinsi memberikan dukungan bagi Romi. Tapi, Pemkab Solok Selatan bergeming.
Jumlah sampah plastik naik 3% dalam tiga tahun belakangan. Hati pun pilu setiap kali mendengar kabar soal binatang yang mengira plastik adalah makanan… saking banyaknya sampah plastik di lautan. 
Hingga bulan ini sudah lebih dari 7 juta liter air disalurkan. Langkah lain, menyiapkan teknologi modifikasi cuaca. Tapi ini solusi sementara mengatasi krisis air.
Megawati berpesan agar Prabowo tidak sungkan bertamu lagi, termasuk untuk kepentingan politik.
Perusahaan pembiayaan milik Grup Astra, misalnya, mendapat hak akses terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK). 
Bagaimana bisa anak bergembira, bila kekerasan dan perundungan masih terjadi di lembaga pendidikan? 