Share This

Hilang

Putusan PTUN itu memunculkan prasangka melegalkan negara melakukan tindak kriminal menghilangkan dan menyembunyikan dokumen TPF Pembunuhan Munir.

OPINI , EDITORIAL

Jumat, 17 Feb 2017 02:45 WIB

12 tahun Munir Dibunuh

12 tahun Munir Dibunuh (Foto: Zainul Arifin)

Keberadaan dokumen hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan pegiat hak asasi manusia (HAM) Munir makin kabur. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memerintahkan  agar dokumen diumumkan kepada publik. Majelis hakim beralasan fakta persidangan membuktikan Kementerian Sekretaris Negara tidak memiliki dokumen tersebut.

Keputusan yang diambil melalui persidangan tertutup itu menimbulkan tanda tanya. Faktanya, melalui penelusuran pemberitaan, dokumen itu telah diserahkan pada Presiden saat itu Susilo Bambang  Yudhoyono (SBY). Bahkan pada Oktober lalu SBY telah mengirimkan salinan dokumen itu pada Presiden Joko Widodo. Itu sebab, putusan PTUN itu memunculkan prasangka melegalkan negara melakukan tindak kriminal menghilangkan dan menyembunyikan dokumen TPF Pembunuhan Munir.

Bila sebuah tim yang dibentuk dengan keputusan presiden, menggunakan anggaran negara saja bisa tak jelas keberadaan laporannya, bagaimana dengan kasus-kasus pembunuhan biasa? Kementerian sekretariat negara yang mengurusi administrasi kepresidenan tak sepatutnya lari dari tugas pokok dan fungsi atau tupoksi.  Karena itu, menjadi tugas pemerintah untuk memastikan keberadaan dokumen asli itu.

12 tahun sudah Munir dibunuh. Hingga kini dalang pembunuhan itu belum mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya itu. Keadilan bagi Munir, bukan hanya untuk anak, istri atau teman-temannya. Tapi seluruh warga yang menginginkan keadilan tegak di bumi ini.

Keadilan itu bisa hadir bila ada kesungguhan dari negara untuk memberikannya. Memastikan dokumen dan lantas mengumumkannya bisa menjadi setitik cahaya bagi para pencari keadilan. Setelahnya,  membuka dan menuntaskan  kasusnya. Menyeret dalang pembunuhan Munir ke pengadilan dan memastikan hukum ditegakkan. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.