Share This

Hentikan Provokasi SARA

Munculnya spanduk seperti itu jelas mengkhawatirkan. Belum jelas persis siapa yang ada di belakang munculnya spanduk bernada SARA itu.

EDITORIAL

Senin, 27 Feb 2017 01:06 WIB

Ilustrasi Provokasi SARA.

Ilustrasi Provokasi SARA.

KPU Jakarta memastikan, Pilkada di ibukota bakal berlangsung dua putaran. Dengan perolehan suara saat ini, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan kembali bertarung. Artinya, hawa panas Pilkada belum akan reda di Jakarta.

Salah satu hal yang ramai diperbincangkan akhir pekan lalu adalah spanduk yang terpasang di beberapa mesjid di Jakarta. Isinya, himbauan agar tidak mensalatkan pembela penista agama. Ada juga spanduk yang menulis ‘Penista Al Quran, perusak persatuan bangsa’. Tanpa perlu menyebut nama, semua sudah tahu siapa yang dimaksud. 

Munculnya spanduk seperti itu jelas mengkhawatirkan. Belum jelas persis siapa yang ada di belakang munculnya spanduk bernada SARA itu. Namun dengan situasi politik yang belum juga adem, banyak hal bisa dikipasi. Atau lantas dihubung-hubungkan dengan urusan surga dan neraka. Urusan agama kemudian dikait-kaitkan dengan pilihan politik seseorang.

Provokasi SARA harus dihadapi dengan kepala jernih. Jangan sampai kita menggadaikan kewarasan berpikir, juga kebhinekaan Indonesia, untuk soal-soal seperti ini. 

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.