Judulnya, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual alias RUU PKS. Namun, sekonyong-konyong populer sebagai RUU pro zina. Sebuah tautan petisi gencar disebar beberapa hari ini. Petisi yang dialamatkan kepada Komisi 8 DPR dan Komnas Perempuan itu isinya mengajak masyarakat menolak pengesahan RUU PKS.
Si pembuat petisi cemas pengesahan RUU membuka jalan pada seks bebas, zina, aborsi, pelacuran, termasuk memberi ruang pada LGBT . Mereka yang meneken petisi menyatakan setuju perlu melindungi keluarga dari asusila.
Ajakan menolak mentah-mentah aturan ini mengkhawatirkan. Menyebut RUU PKS sebagai RUU Pro Zina juga ngawur. Ini adalah aturan yang secara khusus dibuat untuk menangani kekerasan seksual .
Soal perzinaan sudah ada aturannya sendiri, begitu juga aborsi. Jika betul si pembuat petisi sudah baca isi rancangan aturan itu, mestinya dia tak perlu cemas. Semangat aturan itu jelas ingin mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Termasuk memastikan tidak ada impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual.
Di sana juga diatur secara rinci penanganan kasus kekerasan seksual termasuk pemenuhan hak korban. Ada macam-macam bentuk kekerasan seksual - dari perkosaan sampai perbudakan seksual yang selama ini tidak pernah diatur. Itu sebab korban seringkali sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, dan pemulihan. Itu sebab penanganan kasus kekerasan seksual juga sangat buruk.
Sejak 2014 lalu Komnas Perempuan menyatakan Indonesia darurat tindak kekerasan seksual. Angka tindak kekerasan dari tahun ke tahun meningkat. Ribuan kasus. Situasi darurat ini terjadi bukan hanya karena jumlah kasus yang banyak, tapi juga sesat pikir mengartikan aturan yang sejatinya ingin melindungi, malah dilihat sebagai ancaman.
Betapa terkejutnya kita melihat puluhan kontainer sampah melenggang masuk ke negeri ini. Pedihnya lagi sebagian diketahui mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).
Sepatutnya para pejabat itu menahan diri. Jangan sampai jaminan itu menjadi bumerang yang berbalik menyerang independensi penegak hukum. 
Jangan sampai aksi 21-22 Mei itu terulang kembali. Biarlah Yang Mulia Hakim Konstitusi ini bekerja sebaik-baiknya.
Penerbitan Perpres itu dimaksudkan memberi payung hukum pelibatan personil TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Hingga kini belum jelas benar apa sebenarnya yang diatur di sana.
Dengan pemerataan, semua sekolah memiliki kualitas dan daya tarik yang sama, tanpa perlu label favorit. Sehingga tidak ada lagi kecemburuan orang tua siswa dalam mengakses dunia pendidikan.
Polri menyebut peredaran hoax belakangan lebih dominan dilakukan melalui WA Grup ketimbang media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. 
Memindahkan para tahanan ke penjara di pulau terpencil juga tak serta merta jadi solusi selama para petugasnya korup. 
Harusnya kita biasa saja bicara soal politik. Mungkin tak ubahnya bicara soal klub bola favorit atau kesukaan lainnya. Kita justru harus belajar menyikapi perbedaan dengan biasa-biasa saja. 
Menkominfo langsung meminta anak buahnya mengais konten iklan rokok di internet. Hasilnya: ada 114 kanal yang melanggar Undang-undang Kesehatan; ada di Facebook, Instagram serta YouTube.
Di tengah panasnya suhu politik pasca ricuh 21-22 Mei lalu, video ini sedikit bikin publik tenang.
Tim kecil di Korps Pasukan Khusus (Kopassus) ini dianggap bertanggung jawab atas berbagai kasus penculikan aktivis anti-Orde Baru atau anti-Soeharto. 
Mengapa sebuah Rumah Sakit Umum Daerah, yang adalah untuk ‘umum’ dan milik negara, mesti dilabel syariah? RSUD adalah bagian dari pelayanan publik dan publik tak semuanya beragama Islam. 
ASN adalah wajah pemerintah dan birokrasi kita. Selama ini, persepsi umum terhadap ASN adalah disiplin yang rendah, kinerja yang buruk dan tak punya mental melayani. 
Angka pengguna transportasi umum diklaim meningkat, sementara jumlah kecelakaan diklaim turun hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketika pejabat menutup telinga atas jeritan kaum minoritas, dan lebih mendengar suara kelompok-kelompok intoleran, maka mereka sudah berbuat zalim dan berdosa. Merampas hak-hak asasi dari warga negara
Tak ada gunanya jika seusai Ramadan masih tergoda mencaci, menghina dan merendahkan sesama. Tak ada gunanya ibadah Ramadan jika masih terus menyebar kabar bohong dan ujaran kebencian. 
Aturan pemerintah dengan menurunkan batas atas, tampaknya tak direspon dengan baik oleh maskapai. Pun dugaan adanya kartel harga yang tengah ditelisik KPPU hingga kini juga belum jelas hasilnya. 
Etika berkendara dan memakai fasilitas publik mesti dijaga karena jalanan, rel kereta, tol, kereta api, pesawat dan lainnya adalah milik bersama.
Gagasan referendum dari Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi di Aceh itu boleh jadi berbahaya bagi perdamaian Aceh.
Sekitar 60% dari seluruh perjalanan mudik akan dilayanai moda darat seperti bus dan kendaraan pribadi.