Judulnya, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual alias RUU PKS. Namun, sekonyong-konyong populer sebagai RUU pro zina. Sebuah tautan petisi gencar disebar beberapa hari ini. Petisi yang dialamatkan kepada Komisi 8 DPR dan Komnas Perempuan itu isinya mengajak masyarakat menolak pengesahan RUU PKS.
Si pembuat petisi cemas pengesahan RUU membuka jalan pada seks bebas, zina, aborsi, pelacuran, termasuk memberi ruang pada LGBT . Mereka yang meneken petisi menyatakan setuju perlu melindungi keluarga dari asusila.
Ajakan menolak mentah-mentah aturan ini mengkhawatirkan. Menyebut RUU PKS sebagai RUU Pro Zina juga ngawur. Ini adalah aturan yang secara khusus dibuat untuk menangani kekerasan seksual .
Soal perzinaan sudah ada aturannya sendiri, begitu juga aborsi. Jika betul si pembuat petisi sudah baca isi rancangan aturan itu, mestinya dia tak perlu cemas. Semangat aturan itu jelas ingin mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Termasuk memastikan tidak ada impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual.
Di sana juga diatur secara rinci penanganan kasus kekerasan seksual termasuk pemenuhan hak korban. Ada macam-macam bentuk kekerasan seksual - dari perkosaan sampai perbudakan seksual yang selama ini tidak pernah diatur. Itu sebab korban seringkali sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, dan pemulihan. Itu sebab penanganan kasus kekerasan seksual juga sangat buruk.
Sejak 2014 lalu Komnas Perempuan menyatakan Indonesia darurat tindak kekerasan seksual. Angka tindak kekerasan dari tahun ke tahun meningkat. Ribuan kasus. Situasi darurat ini terjadi bukan hanya karena jumlah kasus yang banyak, tapi juga sesat pikir mengartikan aturan yang sejatinya ingin melindungi, malah dilihat sebagai ancaman.
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. 
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. 
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. 
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. 
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. 
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. 
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. 
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.